Berita untuk Anda
Beritanda.com – Perbedaan KUHP dan KUHAP sering membingungkan masyarakat saat membahas hukum pidana di Indonesia. Padahal, keduanya memiliki peran berbeda namun saling berkaitan dalam penegakan hukum. Lalu apa fungsi KUHP…
Beritanda.com – Pemerintah mulai mempercepat penerapan ASN DIGITAL sebagai langkah konkret merapikan layanan kepegawaian yang selama sudah diterapkan. Upaya Integrasi ini bisa memangkas proses birokrasi yang berbelit dan bisa juga…
Beritanda.com – BMKG mengingatkan Indonesia dikelilingi 13 zona megathrust yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami. Zona ini menyimpan energi tektonik yang dapat dilepaskan sewaktu-waktu. Lalu, apa itu megathrust dan…
Beritanda.com – Guru Besar Hukum UII Mahfud MD menyoroti potensi masalah serius dalam penerapan KUHAP baru Nomor 20 Tahun 2025, khususnya pada mekanisme restorative justice dan plea bargain, yang menurutnya…
beritanda.com – Menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum pidana nasional. KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku, membawa konsekuensi hukum langsung terhadap praktik perzinahan dan kumpul kebo yang selama ini…
Beritanda.com – Skrining BPJS Kesehatan bisa dilakukan siapa saja untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Layanan ini tersedia gratis setahun sekali melalui Mobile JKN, website resmi, atau Puskesmas. Prosesnya singkat…
Beritanda.com – Pada 2 Januari 2026, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) baru resmi diberlakukan setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini mencakup…
Beritanda.com – Gempa bumi kerap mengguncang berbagai wilayah Indonesia karena negara ini berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, sehingga aktivitas seismik terjadi hampir setiap saat. Peristiwa ini bisa muncul…
Beritanda.com – Konflik PBNU yang selama berbulan-bulan memicu kegelisahan warga nahdliyin akhirnya menemukan titik terang. Pertemuan penting antara Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya…
Beritanda.com – Pemerintah pusat menegaskan seluruh gubernur wajib menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 paling lambat 24 Desember 2025 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.…