beritanda.com – Menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum pidana nasional. KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku, membawa konsekuensi hukum langsung terhadap praktik perzinahan dan kumpul kebo yang selama ini berada di wilayah abu-abu penegakan hukum.
Polri memastikan tidak ada masa transisi. Seluruh jajaran langsung menjalankan aturan baru begitu kalender berganti. Hal ini sudah di siapkan dan di terapkan di seluruh indonesia secara serentak, hal ini di tegaskan oleh Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Karopenmas Divhumas Polri.
“Penegakan hukum Polri telah mempedomani pelaksanaan dan mengimplementasikan pedoman tersebut, Semua menyesuaikan KUHP dan KUHAP yang saat ini,” ujarnya.
Negara Mengatur Relasi Intim
Pasal 411 KUHP terbaru memperluas definisi perzinahan secara signifikan. Tidak hanya menyasar pasangan yang salah satunya sudah menikah, tetapi juga pria dan wanit yang sama-sama tidak terikat dalam status perkawinan. Sementara dalam Pasal 412 nya melarang Hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya status pernikahan
“Melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II”
Bukan Delik Umum, Tapi Tetap Mengikat
Pemerintah menegaskan, kedua pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya, aparat penegak hukum tidak dapat bertindak tanpa laporan keluarga inti.
Yusril Ihza Mahendra menilai skema ini sebagai kompromi antara moral publik dan perlindungan hak privat.
“Ketentuan yang bersifat sensitif, seperti hubungan di luar perkawinan, dirumuskan sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat.”
Perubahan Arah Pemidanaan
KUHP baru secara tegas meninggalkan pendekatan represif ala Wetboek van Strafrecht 1918. Pendekatan hukum pidana kini diarahkan pada keadilan restoratif, bukan semata penghukuman.
Pidana penjara tidak lagi menjadi instrumen utama. Negara memperluas opsi pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, hingga mediasi.
Akhir Perda Moralitas
Dengan berlakunya KUHP baru, berbagai aturan perzinahan dalam Peraturan Daerah otomatis kehilangan pijakan hukum. Negara mengambil alih kendali penuh atas definisi dan batasan pidana kesusilaan.
Per 2 Januari 2026, hukum pidana nasional memasuki fase baru. Pertanyaannya kini bukan lagi soal boleh atau tidak, melainkan sejauh mana negara akan melangkah ke ruang privat warganya.