Beritanda.com – Heboh pernyataan “Cukup saya WNI, anak jangan” dari Dwi Sasetyaningtyas (DS) berbuntut panjang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung bereaksi keras menjatuhkan sanksi berat kepada alumni LPDP tersebut.
Ucapan Kontroversial Berujung Blacklist di Seluruh Instansi Pemerintah
Video DS yang memamerkan paspor Inggris anaknya viral di media sosial. Dalam unggahan itu, ia bangga menyebut cukup dirinya saja WNI, sementara anaknya tidak perlu. Publik geram karena DS dan suami kuliah S2 dan S3 di Inggris pakai uang negara dari LPDP.
“Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk,” tegas Purbaya pada Senin (23/2/2026).
Menkeu sangat menyesalkan sikap DS yang dinilai menghina negara sendiri. Apalagi pendidikannya dibiayai dari uang rakyat. Ia menegaskan aturan di LPDP akan ditegakkan tanpa kompromi.
“Saya harap teman-teman yang dapat pinjaman dari LPDP kalau enggak senang ya tidak usah menghina negaralah. Jangan menghina negara sendiri,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Suami-Istri Harus Kembalikan Dana Plus Bunga ke Negara
Tak hanya di-blacklist, Purbaya memastikan DS dan suami wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa. Kementerian Keuangan akan menghitung total nominal yang harus dikembalikan beserta bunganya.
“Pak Dirut sudah berbicara dengan (suami) terkait sepertinya dia setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai olehnya di LPDP,” kata Purbaya.
Sumber dana beasiswa LPDP berasal dari pajak dan utang negara yang disisihkan untuk membangun SDM. Karena itu, pengembalian dana ini bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik. Proses penghitungan akan dilakukan transparan dan profesional.
DPR Dorong Evaluasi Total Rekrutmen LPDP
Kasus DS langsung menyedot perhatian Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani mendorong LPDP melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari rekrutmen hingga kontrak penerima beasiswa.
“Tentu kami meminta kepada LPDP untuk melakukan evaluasi mulai dari rekrutmen, evaluasi kontrak, penanaman integritas, penanaman paham kebangsaan ke-Indonesia-an kepada seluruh peserta penerima beasiswa negara atau beasiswa LPDP ini,” kata Lalu.
Menurutnya, penerima LPDP seharusnya menjadi duta bangsa di negara tujuan. Mereka wajib memperkenalkan adab, budaya, dan sopan santun Indonesia, bukan justru merendahkannya.
“Contoh misalnya, ketika negara mengirimkan mahasiswa melalui beasiswa LPDP, tentu di dalam kontrak komitmen mereka harus kembali untuk berbuat bagi bangsa dan negara,” ucap Lalu.
Integritas dan Rekam Jejak Jadi Syarat Utama Seleksi ke Depan
Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly turut angkat bicara. Ia mendesak pemerintah dan LPDP memperketat proses seleksi penerima beasiswa. Akademik saja tidak cukup.
“Jangan sampai LPDP berubah fungsi menjadi jalur percepatan mobilitas pribadi tanpa kontribusi nyata. Negara tidak boleh membiayai potensi brain drain terselubung. Kita ingin brain gain yang jelas dampaknya bagi Indonesia,” tegas Andi.
Seleksi ke depan harus menyertakan penilaian rekam jejak, integritas, konsistensi sikap kebangsaan, serta rencana kontribusi calon awardee. Pasalnya dana yang dikelola LPDP adalah uang rakyat.
“LPDP itu mandat negara. Setiap rupiah yang diberikan adalah uang rakyat. Maka penerimanya bukan hanya dituntut berprestasi, tetapi juga memiliki komitmen kebangsaan dan orientasi pengabdian yang jelas,” ujar Andi.
Ia menambahkan negara harus memastikan investasi pendidikan ini kembali untuk kemajuan Indonesia. Publik berhak mempertanyakan loyalitas penerima beasiswa yang lebih bangga dengan kewarganegaraan negara lain.
“Kalau ada penerima beasiswa yang lebih menonjolkan simbol kewarganegaraan negara lain dan justru tampak bangga dengan itu, publik wajar bertanya, ke mana arah loyalitas dan kontribusinya? Ini bukan soal anti-global atau membatasi hak pribadi, tetapi soal etika ketika seseorang menerima dana publik,” tegas Andi.