Beritanda.com – Posisi utang pemerintah Indonesia per 31 Maret 2026 menembus Rp 9.920,42 triliun atau naik Rp 282,52 triliun hanya dalam tiga bulan dibanding akhir 2025. Meski angkanya mendekati Rp 10.000 triliun, pemerintah memastikan kondisi fiskal nasional masih aman dan terkendali.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini berada di level 40,75 persen, jauh di bawah ambang batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
“Masih aman, masih sekitar 40 persen lebih sedikit. Kita termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekeliling kita.” kata Purbaya dalam media briefing Kementerian Keuangan, Senin 11 Mei 2026.
Kenaikan utang ini berarti pemerintah menambah pembiayaan rata-rata sekitar Rp 3,1 triliun per hari sepanjang Januari hingga Maret 2026.
| Komponen Utang | Nominal | Porsi |
|---|---|---|
| Surat Berharga Negara (SBN) | Rp8.652,89 triliun | 87,22% |
| Pinjaman | Rp1.267,52 triliun | 12,78% |
| Total | Rp9.920,42 triliun | 100% |
Mayoritas struktur utang masih didominasi penerbitan Surat Berharga Negara yang selama ini menjadi instrumen utama pembiayaan APBN.
Pemerintah Klaim Pengelolaan Fiskal Tetap Terkendali
Pemerintah menilai posisi utang saat ini masih dalam koridor aman karena rasio utang terhadap PDB tetap terjaga.
Selain itu, laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban formal pelaksanaan APBN pertama di era Presiden Prabowo Subianto.
Sepanjang 2025, realisasi pendapatan negara tercatat Rp 2.765,2 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp 3.434,7 triliun.
Selisih tersebut ditutup melalui skema pembiayaan utang yang diklaim terukur dan terencana.
Purbaya bahkan melontarkan pernyataan yang ramai diperbincangkan.
“Harusnya Anda puji-puji kita.” ujarnya kepada wartawan.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas pertanyaan mengenai lonjakan posisi utang yang mendekati angka psikologis Rp 10.000 triliun.
Utang Naik, Tapi Pemerintah Nilai Masih Produktif
Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri pemerintah pada Januari 2026 mencapai US$ 216,3 miliar.
Dana tersebut disebut banyak dialokasikan untuk sektor prioritas seperti:
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial: 22 persen
- Administrasi pemerintah dan jaminan sosial: 20,3 persen
- Pendidikan: 16,2 persen
Pemerintah menilai pembiayaan ini mendukung pembangunan jangka panjang, bukan sekadar menutup defisit rutin.
Strategi front-loading atau menarik utang lebih awal juga terus dilakukan guna mengantisipasi gejolak pasar global dan menjaga likuiditas pembiayaan negara.
Salah satunya lewat penerbitan global bond senilai US$ 2,7 miliar pada awal 2026.
Ekonom Ingatkan Jangan Hanya Lihat Rasio
Meski pemerintah optimistis, sejumlah ekonom mengingatkan keamanan fiskal tidak cukup diukur dari rasio utang terhadap PDB.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai indikator yang lebih penting adalah kemampuan negara membayar bunga utang dari penerimaan negara.
“Masalahnya bukan sekadar jumlah utangnya, tetapi beban yang muncul untuk mempertahankan utang tersebut.” ujarnya.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 599,44 triliun.
Nilai ini menjadi salah satu komponen belanja terbesar negara dan menyedot sebagian besar ruang fiskal yang seharusnya bisa dipakai untuk subsidi, perlindungan sosial, atau penciptaan lapangan kerja.
Indonesia juga menghadapi jatuh tempo utang sebesar Rp 833,96 triliun sepanjang 2026, tertinggi dalam sejarah.
Fakta ini menunjukkan tantangan pemerintah bukan sekadar menjaga angka rasio tetap rendah, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi cukup kuat agar pembayaran utang tidak membebani generasi mendatang.
Di tengah target ambisius berbagai program prioritas nasional bernilai ratusan triliun rupiah, kesehatan fiskal Indonesia kini akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyeimbangkan ekspansi belanja dengan disiplin pembiayaan.