Beritanda.com – Rapat Paripurna DPR RI resmi menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar untuk sisa masa jabatan 2024-2029 pada Selasa (27/1/2026). Srikandi Golkar ini menggantikan posisi Adies Kadir yang kini beralih tugas menjadi Hakim Konstitusi setelah melewati proses seleksi di parlemen.
Penetapan PAW Sari Yuliati di Rapat Paripurna
Gedung Nusantara II Senayan menjadi saksi pelantikan Sari Yuliati dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin langsung jalannya persidangan yang beragenda tunggal pergantian pimpinan tersebut.
Pimpinan dewan sebelumnya telah menerima surat resmi dari DPP Partai Golkar terkait pergantian antar waktu (PAW). Surat bernomor B/934/DPP/GOLKAR/2026 itu masuk ke meja pimpinan pada Senin (26/1).
“Terhadap Saudari Sari Yuliati nomor anggota A 341 dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui?” tanya Saan kepada seluruh peserta sidang.
Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan secara serentak dan aklamasi. Suasana ruang rapat paripurna pun riuh dengan tepuk tangan menyambut pimpinan baru mereka.
Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto kemudian hadir untuk memandu pengambilan sumpah jabatan. Sari Yuliati membacakan sumpah dengan lantang sebagai tanda dimulainya masa pengabdian di kursi pimpinan.
Langkah ini menandai babak baru bagi formasi kepemimpinan parlemen di tahun sidang 2025-2026. Sari Yuliati kini mengemban amanah besar untuk mengoordinasikan berbagai fungsi legislasi serta pengawasan negara.
Penetapan ini dianggap sangat krusial agar tidak terjadi kekosongan jabatan strategis di lingkungan DPR. Fraksi Partai Golkar bergerak cepat mengusulkan nama Sari Yuliati demi menjaga stabilitas kinerja lembaga.
Publik menaruh harapan tinggi pada figur Sari Yuliati dalam menjalankan peran barunya. Kinerja kolektif kolegial pimpinan DPR diharapkan semakin solid pasca pelantikan resmi ini.
Adies Kadir Mundur Demi Kursi Hakim Konstitusi
Pergantian posisi ini merupakan konsekuensi langsung dari terpilihnya Adies Kadir sebagai calon Hakim Konstitusi. Adies diproyeksikan untuk mengisi posisi Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi melalui jalur usulan lembaga DPR.
Rapat Paripurna sebelumnya telah mengesahkan laporan dari Komisi III mengenai pemilihan tersebut. Keputusan lama mengenai persetujuan hakim MK juga resmi dicabut dalam agenda sidang yang sama.
Saan Mustopa menegaskan bahwa proses pengunduran diri Adies Kadir telah sesuai dengan prosedur regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan demi menjaga independensi lembaga yudikatif dari pengaruh politik praktis.
Sekjen Partai Golkar M Sarmuji mengonfirmasi bahwa Adies sudah resmi melepas status keanggotaan partainya. “Ya Pak Adies mengundurkan diri sebagai kader partai,” ungkap Sarmuji saat memberikan keterangan resmi.
Keputusan mundur tersebut menjadi syarat mutlak bagi siapapun yang akan menjabat sebagai hakim di MK. Integritas dan netralitas Adies Kadir menjadi poin utama yang disoroti dalam transisi jabatan ini.
Sarmuji menambahkan bahwa alasan utama pengunduran diri tersebut murni karena penugasan negara di bidang hukum. “Karena dicalonkan sebagai hakim MK,” tegasnya lebih lanjut pada awak media.
Kini, fokus utama partai beralih sepenuhnya untuk mendukung kinerja Sari Yuliati di parlemen. Transisi kekuasaan ini berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya hambatan birokrasi yang berarti.
Parlemen optimis bahwa kehadiran Sari Yuliati akan memberikan warna baru dalam setiap pengambilan kebijakan. Estafet kepemimpinan dari Adies Kadir kepada Sari Yuliati telah tuntas dilaksanakan secara konstitusional.
Sari Yuliati kini siap bersinergi dengan jajaran pimpinan DPR lainnya untuk merespons dinamika sosial di masyarakat. Semua pihak menanti langkah nyata dari pimpinan baru Fraksi Golkar ini dalam sisa masa jabatannya.