Beritanda.com – Tekanan terhadap rupiah berubah menjadi tekanan politik terbuka terhadap Bank Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia pada Senin (18/5/2026), sejumlah anggota dewan lintas fraksi melontarkan kritik keras kepada Gubernur BI Perry Warjiyo setelah nilai tukar rupiah menyentuh kisaran Rp 17.600 per dolar AS, jauh dari target APBN 2026 sebesar Rp 16.500.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun itu berlangsung panas. Kritik tidak hanya menyasar pelemahan rupiah, tetapi juga efektivitas kebijakan moneter BI, penggunaan cadangan devisa, hingga isu hilangnya kredibilitas bank sentral di mata pasar.
Kondisi ini membuat rapat evaluasi tahunan BI berubah menjadi forum tekanan politik dan ekonomi paling tajam terhadap bank sentral dalam beberapa tahun terakhir.
Semua Instrumen Dipakai, Rupiah Tetap Melemah
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa bank sentral telah melakukan berbagai langkah stabilisasi sejak awal tahun. BI memperkuat lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), melakukan intervensi pasar, hingga membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
BI juga mempertahankan BI-Rate di level 4,75 persen sambil mengubah arah kebijakan menjadi lebih pro-stability di tengah gejolak global akibat konflik Timur Tengah.
“Meskipun BI-Rate kami pertahankan 4,75 persen, tampaknya ke depan untuk ruang penurunannya kemungkinan semakin lama semakin tertutup dan kami juga harus menyikapi untuk stabilitas,” ujar Perry Warjiyo.
Namun penjelasan tersebut tidak langsung meredakan kritik DPR.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Harris Turino mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen yang sudah dikeluarkan BI. Menurutnya, cadangan devisa terus turun, yield SRBI sudah dinaikkan hingga 6,4 persen, dan pembelian SBN mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi rupiah tetap terdepresiasi.
“Semua instrumen yang dimiliki sudah dilakukan tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” kata Harris.
Data BI menunjukkan cadangan devisa turun dari US$ 156,5 miliar pada Desember 2025 menjadi sekitar US$ 146,2 miliar pada April 2026. Di sisi lain, pembelian SBN sepanjang 2025 mencapai Rp 332 triliun dan berlanjut pada kuartal pertama 2026.
| Indikator | Data |
|---|---|
| Rupiah saat raker | Rp 17.600–17.680/USD |
| Target APBN 2026 | Rp 16.500/USD |
| Cadangan devisa April 2026 | US$ 146,2 miliar |
| Yield SRBI | 6,40%–6,41% |
| BI-Rate | 4,75% |
| Pertumbuhan ekonomi Q1 2026 | 5,61% |
DPR Soroti “Anomali” Ekonomi Indonesia
Salah satu kritik paling menonjol datang dari anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Primus Yustisio. Ia menilai kondisi rupiah saat ini menjadi anomali karena terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di level 5,61 persen.
Menurut Primus, pelemahan rupiah menunjukkan pasar tidak lagi hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menilai tingkat kepercayaan terhadap stabilitas kebijakan dan arah ekonomi nasional.
Ia juga menyoroti kondisi pasar modal Indonesia yang belum pulih setelah gejolak geopolitik sejak Februari 2026. Ketika banyak indeks global mulai rebound, IHSG justru masih terkoreksi lebih dari 20 persen.
Kritik Primus memuncak ketika ia secara terbuka menyarankan Perry Warjiyo mundur dari jabatan Gubernur BI.
“Mungkin saatnya sekarang bapak mengundurkan diri. Tidak ada yang salah, selanjutnya terserah bapak tentu saja,” ujar Primus dalam rapat.
Pernyataan itu menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam rapat kerja tersebut karena menyentuh isu independensi bank sentral.
Bukan Sekadar Rupiah, Tapi Krisis Persepsi Pasar
Di luar perdebatan angka, rapat DPR-BI memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar yakni mulai munculnya krisis persepsi terhadap kemampuan stabilisasi ekonomi nasional.
BI berulang kali menegaskan bahwa tekanan rupiah lebih dipicu faktor eksternal, terutama konflik geopolitik Timur Tengah dan penguatan dolar AS global. Namun DPR melihat dampaknya sudah nyata di dalam negeri.
Kenaikan harga impor, tekanan pangan dan energi, hingga melemahnya daya beli masyarakat mulai menjadi sorotan utama. Bahkan dalam rapat sempat muncul sindiran terkait “meme” rupiah Rp 17.845 per dolar AS yang dikaitkan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah kini tidak lagi dipandang sekadar gejolak pasar sementara, tetapi sudah berkembang menjadi isu psikologis dan politik.
Tekanan terhadap BI juga diperkirakan belum akan mereda dalam waktu dekat. Apalagi ruang penurunan suku bunga semakin sempit dan pasar masih dibayangi ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah.