Beritanda.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran ini memecahkan tradisi lama karena agenda tersebut selama ini hampir selalu disampaikan Menteri Keuangan.
Momentum ini datang di tengah tekanan berat pasar keuangan nasional. Sehari sebelum pidato di DPR, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 3,46 persen ke level 6.370,679, sementara nilai tukar rupiah melemah ke Rp 17.706 per dolar AS.
Di tengah tekanan itu, pidato langsung Presiden di forum tertinggi parlemen dibaca bukan sekadar agenda konstitusional tahunan, melainkan sinyal politik bahwa Istana turun tangan langsung menenangkan pasar.
Kehadiran Presiden menjadi perhatian karena investor biasanya menunggu arah fiskal dari Menteri Keuangan. Ketika kepala negara memilih berbicara sendiri di hadapan DPR, pasar melihatnya sebagai pesan bahwa stabilitas ekonomi kini berada dalam pengawasan langsung Presiden.
“Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM-PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya.” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pidato berlangsung sekitar 45 menit, mulai pukul 10.25 WIB hingga 11.10 WIB, di Ruang Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Kenapa Prabowo Turun Langsung ke DPR Saat Pasar Bergejolak?
Secara formal, Istana menyebut kehadiran Presiden berkaitan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden ingin menjadikan forum tersebut sebagai ajang memperkuat persatuan nasional di tengah tantangan ekonomi global.
“Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.” kata Prasetyo.
Namun pembacaan pasar jauh lebih teknis.
Anjloknya IHSG ke level psikologis 6.300 dan pelemahan rupiah memberi tekanan serius terhadap persepsi stabilitas ekonomi nasional. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran langsung Presiden ke DPR menjadi bentuk komunikasi strategis untuk memulihkan kepercayaan pelaku usaha.
Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana menilai pelaku pasar menunggu sinyal tegas mengenai disiplin fiskal pemerintah.
“Jika pidato tersebut memberi kejelasan arah kebijakan, disiplin fiskal, serta sinyal keberpihakan terhadap stabilitas pasar dan dunia usaha, sentimen pasar berpotensi membaik.” ujar Hendra.
Artinya, pidato ini bukan sekadar paparan teknokratis APBN.
Pasar membaca setiap kalimat Presiden sebagai sinyal arah kebijakan ekonomi 2027.
DPR Jadi Panggung Utama Sinyal Fiskal Baru
Secara politik, keputusan Prabowo berbicara langsung di DPR menandai perubahan gaya komunikasi fiskal pemerintah.
Selama ini, penyampaian KEM-PPKF identik dengan otoritas teknokratik Kementerian Keuangan. Dengan hadir sendiri, Presiden menempatkan agenda fiskal sebagai isu kepemimpinan politik tertinggi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah tersebut sebagai sejarah baru dalam pembahasan awal APBN.
“Saya baru cek tadi, mungkin ini baru pertama kali ya. Itu boleh-boleh saja.” kata Dasco.
Langkah ini memberi pesan bahwa kebijakan fiskal bukan semata urusan teknis birokrasi, melainkan instrumen utama strategi pemerintahan.
Bagi DPR, ini mempertegas posisi parlemen sebagai ruang legitimasi arah ekonomi nasional.
Bagi pasar, ini menandakan Presiden mengambil tanggung jawab langsung atas stabilitas ekonomi.
Dalam konteks tekanan pasar, sinyal seperti ini sering kali lebih kuat daripada angka-angka teknis APBN itu sendiri.
Kini perhatian investor tertuju pada apakah narasi optimisme yang disampaikan Presiden di DPR benar-benar diikuti langkah konkret menjaga stabilitas rupiah, memperkuat kepercayaan fiskal, dan mendorong rebound IHSG dalam beberapa pekan ke depan.