Beritanda.com – Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap stabil hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia menembus 100 dolar AS per barel, langkah yang dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
BBM Ditahan, Efeknya Langsung ke Dompet Masyarakat
Keputusan pemerintah menahan harga BBM subsidi bukan sekadar kebijakan energi. Di baliknya, ada strategi besar untuk menjaga stabilitas biaya hidup masyarakat yang sangat bergantung pada harga bahan bakar.
Transportasi, distribusi barang, hingga harga pangan—semuanya terhubung langsung dengan BBM. Kenaikan kecil saja bisa memicu efek domino yang terasa di berbagai sektor.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah siap menanggung beban tersebut melalui APBN agar masyarakat tidak terkena dampak langsung dari lonjakan harga energi global.
“Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun.” — ujar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Langkah ini menjadi penting, terutama ketika harga minyak dunia melonjak akibat konflik di Timur Tengah. Tanpa intervensi, tekanan tersebut berpotensi langsung diteruskan ke masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM.
Dari BBM ke Harga Sembako: Rantai Dampak yang Dijaga
BBM bukan hanya soal kendaraan. Ia adalah “urat nadi” ekonomi sehari-hari. Ketika harga BBM naik, biaya logistik ikut terdorong, dan pada akhirnya harga barang di pasar ikut terkerek.
Inilah yang coba dicegah pemerintah.
Dengan menjaga harga Pertalite dan Bio Solar tetap stabil, pemerintah secara tidak langsung menahan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Artinya, daya beli masyarakat bisa tetap terjaga, terutama bagi kelompok menengah ke bawah.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan harga untuk BBM subsidi.
“Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat, masih memakai harga sekarang.” — ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bantalan psikologis. Pemerintah menilai lonjakan harga energi yang langsung dibebankan ke masyarakat berisiko memicu kepanikan, seperti yang terjadi di beberapa negara lain.
APBN Jadi Tameng, Tapi Perlu Dukungan Publik
Untuk menahan harga tetap stabil, pemerintah mengandalkan APBN sebagai “shock absorber” atau peredam gejolak. Anggaran subsidi energi 2026 sendiri mencapai Rp210,1 triliun, dengan Rp25,1 triliun dialokasikan khusus untuk BBM.
Namun, ada konsekuensi yang harus dikelola. Selisih antara asumsi harga minyak dalam APBN (70 dolar AS per barel) dengan kondisi riil yang sudah menyentuh 100 dolar AS membuat beban subsidi berpotensi meningkat.
Pemerintah pun menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari efisiensi belanja hingga optimalisasi penerimaan negara.
“Kita akan melakukan langkah-langkah entah penghematan, entah ini peningkatan pendapatan supaya APBN kita aman dan sampai sekarang hitungannya masih aman.” — ujar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Di sisi lain, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan menjaga stabilitas dengan menggunakan energi secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
Langkah ini menunjukkan bahwa menjaga daya beli bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tekanan global.