Beritanda.com – Pemerintah memastikan Indonesia akan menghentikan impor solar mulai 1 Juli 2026, namun di balik target ambisius itu, kesiapan infrastruktur dan produksi dalam negeri masih menjadi penentu utama.
Target Besar, Bergantung pada Mesin di Belakangnya
Keputusan menghentikan impor solar bukan datang tiba-tiba. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih bergantung pada pasokan luar untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Pada 2025 saja, impor solar mencapai 4,9 juta kiloliter atau sekitar 10,58% dari total konsumsi nasional. Angka ini menunjukkan satu hal: penghentian impor bukan sekadar kebijakan, tapi perubahan besar dalam sistem energi.
“Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk” ujar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Namun, di balik kepastian tanggal tersebut, ada variabel penting yang belum sepenuhnya stabil: kesiapan kilang dan produksi bahan bakar pengganti.
RDMP Balikpapan Jadi Penentu Utama
Kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan menjadi tulang punggung strategi ini. Proyek bernilai sekitar USD 7,4 miliar ini diproyeksikan mampu menghasilkan surplus solar hingga 3–4 juta kiloliter per tahun.
Jika berjalan sesuai rencana, Indonesia bukan hanya berhenti impor, tetapi berpotensi mengalami kelebihan pasokan.
“Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter” kata Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Masalahnya, jadwal operasional penuh kilang ini menjadi kunci. Jika baru optimal pada Maret 2026, maka pada awal tahun masih ada celah kebutuhan yang berpotensi ditutup lewat impor terbatas.
Artinya, target 1 Juli bukan sekadar tanggal administratif, melainkan titik di mana seluruh sistem harus sudah sinkron.
B50: Solusi atau Tantangan Baru?
Selain kilang, strategi kedua adalah penerapan mandatori B50, yakni campuran 50% biodiesel berbasis sawit dengan solar.
Program ini bukan hal baru, tetapi skalanya meningkat signifikan. Kebutuhan FAME (bahan baku biodiesel) diproyeksikan naik dari 15,6 juta kiloliter pada 2025 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026.
“Ini energi masa depan Indonesia. Karena sumbernya dari sawit. Sawit menjadi solar, sawit juga menjadi bensin” jelas Andi Amran Sulaiman.
Di atas kertas, B50 menjanjikan banyak hal:
- Penghematan devisa hingga USD 10,84 miliar per tahun
- Penyerapan jutaan tenaga kerja di sektor perkebunan
- Penguatan industri hilir kelapa sawit
Namun, lonjakan produksi dalam waktu singkat juga membawa tantangan tersendiri, mulai dari kapasitas pabrik hingga distribusi bahan baku.
Antara Ambisi dan Realitas
Perbedaan narasi antar kementerian menunjukkan satu hal penting: kebijakan ini masih bergantung pada banyak variabel teknis.
Menteri ESDM menekankan kesiapan infrastruktur sebagai syarat utama, sementara Menteri Pertanian lebih menyoroti kesiapan bahan baku dan optimisme energi berbasis sawit.
Keduanya saling melengkapi, tetapi juga mengindikasikan bahwa target ini tidak sepenuhnya tanpa risiko.
Jika salah satu komponen terlambat, baik kilang maupun produksi biodiesel, maka skenario “stop impor total” bisa saja bergeser atau dilakukan bertahap.
Di sisi lain, jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia akan memasuki fase baru: dari negara importir menjadi lebih mandiri dalam pasokan energi.
Kebijakan ini pada akhirnya bukan hanya soal menghentikan impor, tetapi tentang apakah Indonesia benar-benar siap mengandalkan kekuatan dalam negerinya sendiri.