Beritanda.com – Pemerintah membagikan sekitar 350 ribu paket sembako kepada buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, 1 Mei 2026. Program yang disebut sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto ini justru menuai sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan ketertutupan anggaran.
ICW bahkan secara resmi mendatangi Kementerian Sekretariat Negara pada 4 Mei 2026 untuk meminta keterbukaan informasi penggunaan dana pembagian sembako tersebut.
Skala Besar, Anggaran Belum Terbuka
Pembagian sembako dalam skala besar ini melibatkan sekitar 400 ribu buruh yang hadir di kawasan Monas. Sebanyak 350 ribu paket disiapkan oleh Perum Bulog, sementara sisanya ditangani oleh ID FOOD.
Setiap paket berisi kebutuhan pokok seperti:
- Beras 2,5 kg
- Minyak goreng
- Gula, teh, kopi
- Sarden
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyebut nilai satu paket mencapai sekitar Rp350 ribu dan anggaran berasal dari Sekretariat Negara.
“Kalau dikalkulasikan, nilai bantuan ini sejumlah lebih kurang Rp350 ribu per satu paket. Anggarannya dari Setneg, kami Bulog hanya menyiapkan,” ujar Rizal.
Namun, perhitungan lain menunjukkan angka berbeda. Estimasi harga barang dalam paket hanya sekitar Rp135 ribu, sehingga muncul selisih signifikan yang belum dijelaskan secara rinci.
Jika dikalkulasikan secara kasar, total anggaran minimal mencapai Rp 52,5 miliar, belum termasuk biaya distribusi dan kontribusi dari ID FOOD.
Selisih Anggaran Jadi Sorotan
Perbedaan antara nilai paket versi Bulog dan estimasi harga pasar memunculkan pertanyaan publik.
Selisih sekitar Rp215 ribu per paket diduga mencakup biaya:
- Pengemasan
- Distribusi
- Logistik
Namun tanpa rincian resmi, komponen biaya tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Menurut ICW Ada 4 Risiko Serius
ICW menilai ketertutupan informasi anggaran berpotensi menimbulkan sejumlah masalah serius.
“Kami melihat terdapat ketertutupan informasi mengenai anggaran belanja tersebut,” ujar Wana Alamsyah.
ICW mengidentifikasi empat potensi persoalan:
- Risiko korupsi: tanpa transparansi, anggaran rawan disalahgunakan
- Pelanggaran keterbukaan informasi: publik berhak mengetahui penggunaan dana negara
- Potensi politisasi: bantuan bisa dimanfaatkan untuk pencitraan
- Ketidaktepatan sasaran: tanpa data terbuka, distribusi sulit diverifikasi
ICW juga merujuk pada kasus korupsi bansos Covid-19 sebagai preseden buruk jika pengelolaan tidak transparan.
Distribusi Cepat, Minim Jejak Pengadaan
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah proses persiapan yang sangat cepat.
Bulog menyebut seluruh paket disiapkan hanya dalam waktu tiga hari melalui koordinasi lintas instansi.
Namun, hingga kini tidak ditemukan informasi pengadaan melalui sistem resmi seperti LPSE atau e-katalog pemerintah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme pengadaan barang dalam jumlah besar tersebut.
Respons Pemerintah dan Buruh
Dari sisi pemerintah, program ini diklaim sebagai bentuk perhatian terhadap buruh dan upaya menjaga daya beli masyarakat.
Partai Gerindra menyebut momentum May Day 2026 sebagai simbol persatuan antara pemerintah dan pekerja.
Di sisi lain, buruh yang menerima bantuan mengaku terbantu.
“Ini sangat membantu bagi kami para buruh,” kata Muhammad Syahrul.
Isu ini tidak hanya soal sembako, tetapi menyentuh aspek yang lebih luas:
- Kepercayaan publik: transparansi menentukan legitimasi kebijakan
- Pengelolaan anggaran negara: menjadi sorotan dalam program bantuan langsung
- Preseden ke depan: pola pembagian bantuan seremonial bisa terus berulang
Hingga 5 Mei 2026, belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Sekretariat Negara terkait rincian anggaran yang diminta ICW.
Selama data tersebut belum dibuka, polemik transparansi dalam pembagian ratusan ribu paket sembako ini diperkirakan akan terus bergulir.