Beritanda.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua Dirjen Kemenkeu pada 21 April 2026, langkah yang dibaca sebagai sinyal awal konsolidasi arah kebijakan fiskal di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dua Pos Strategis Dicopot Bersamaan
Keputusan itu menyasar dua posisi kunci: Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu. Keduanya resmi diberhentikan pada 21 April 2026 dan langsung digantikan oleh Pelaksana Harian (Plh).
Purbaya memastikan operasional Kementerian Keuangan tetap berjalan normal. Namun, jabatan definitif untuk kedua posisi tersebut masih dalam proses seleksi dan ditargetkan diajukan kepada Presiden pada awal hingga pertengahan Mei 2026.
Langkah ini langsung menarik perhatian karena kedua direktorat tersebut memegang peran vital. Dirjen Anggaran menentukan arah belanja negara, sementara Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal merancang kebijakan makro fiskal jangka menengah hingga panjang.
“Istirahat Dulu” dan Bahasa Halus Birokrasi
Alasan pencopotan tidak diungkap secara rinci. Purbaya hanya memberikan pernyataan singkat yang memicu berbagai tafsir.
“Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka” ujar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam tradisi birokrasi, frasa semacam ini kerap menjadi penanda reposisi, bukan sanksi. Tidak ada indikasi kasus hukum atau pelanggaran yang melatarbelakangi pergantian tersebut.
Namun, justru karena minim penjelasan itulah, publik dan pengamat membaca langkah ini sebagai bagian dari penataan ulang internal yang lebih besar.
Reset Arah Fiskal di Awal Pemerintahan
Pergantian dua Dirjen secara bersamaan jarang terjadi tanpa alasan strategis. Apalagi, momen ini berdekatan dengan fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menyiapkan berbagai program prioritas.
Di titik ini, Kementerian Keuangan menjadi mesin utama. Setiap kebijakan besar, mulai dari belanja negara, subsidi, hingga proyek strategis nasional, sangat bergantung pada desain fiskal yang presisi.
Dengan mengganti dua posisi kunci sekaligus, ruang untuk menyusun ulang strategi menjadi lebih terbuka. Ini memberi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan tim fiskal sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan baru.
Di sisi lain, terdapat kekosongan jabatan lain di level eselon I, termasuk posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa perombakan dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial.
Namun, penggunaan Plh juga membawa konsekuensi. Secara administratif, pejabat sementara tetap menjalankan fungsi operasional, tetapi cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis jangka panjang.
Artinya, dalam beberapa pekan ke depan, kebijakan fiskal kemungkinan bergerak dalam mode transisi. Keputusan besar bisa saja ditahan hingga pejabat definitif ditetapkan.
Situasi ini menempatkan perhatian publik pada satu hal: siapa yang akan dipilih sebagai Dirjen definitif. Nama-nama yang diajukan nanti akan menjadi indikator paling jelas tentang arah fiskal Indonesia ke depan.
Langkah Purbaya ini bukan sekadar rotasi jabatan. Ia membuka babak baru dalam pengelolaan fiskal, di mana komposisi tim menjadi kunci untuk menerjemahkan visi politik menjadi kebijakan ekonomi yang konkret.