Beritanda.com – Kericuhan demonstrasi petambak di Indramayu pada 2 April 2026 memang menyisakan kerusakan fasilitas hingga hampir Rp100 juta, namun persoalan yang dipicu dinilai jauh lebih dalam: ancaman terhadap mata pencaharian ribuan warga pesisir.
Kerusakan Fisik Hanya Permukaan
Menjelang sore, aksi yang awalnya berlangsung di depan Pendopo Indramayu berubah arah. Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) membubarkan diri dengan meluapkan emosi di kawasan Alun-Alun.
Sejumlah fasilitas publik menjadi sasaran. Bangku taman, pagar pembatas, hingga tempat sampah dilaporkan rusak. Bahkan tugu titik nol kilometer dengan tulisan “Indramayu” ikut dihancurkan.
Kerugian ditaksir mendekati Rp100 juta. Namun angka ini, jika ditarik lebih jauh, hanya menggambarkan dampak langsung yang terlihat di permukaan.
“Saya sangat menyayangkan perusakan fasilitas umum oleh oknum pendemo. Itu uang rakyat yang dirusak” — ujar Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Proyek Tambak 2.200 Hektare Jadi Titik Konflik
Akar persoalan berada pada proyek revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Skalanya tidak kecil:
- Luas mencapai 2.200 hektare
- Berstatus tanah negara di bawah kementerian pusat
- Berada di wilayah pesisir yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga
Bagi pemerintah, proyek ini bagian dari penguatan sektor perikanan. Namun bagi sebagian petambak, kebijakan tersebut justru memunculkan ketidakpastian.
Perhitungan sederhana yang beredar di kalangan massa menunjukkan potensi dampak besar. Jika satu petambak menanggung 3–5 anggota keluarga, maka ribuan orang bisa terdampak langsung.
Konflik Ekonomi yang Lebih Mahal
Di titik ini, kerugian Rp100 juta mulai terasa kecil dibanding risiko jangka panjang.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar fasilitas publik, melainkan:
- keberlanjutan usaha tambak tradisional
- stabilitas ekonomi keluarga pesisir
- potensi hilangnya sumber penghasilan utama
Ketegangan semakin terasa ketika massa merasa tidak mendapat respons langsung dari kepala daerah. Di sisi lain, pemerintah menyebut tidak ada permohonan resmi untuk pertemuan.
Perbedaan narasi ini menciptakan jarak komunikasi yang memicu eskalasi di lapangan.
Dilema Antara Pembangunan dan Penghidupan
Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi sulit. Di satu sisi, proyek strategis nasional harus berjalan. Di sisi lain, ada tekanan sosial dari masyarakat lokal yang merasa terdampak.
Bupati Indramayu menegaskan bahwa proyek tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Ia juga membuka kemungkinan langkah hukum terhadap pelaku perusakan serta menuntut ganti rugi.
Namun, langkah hukum saja tidak serta-merta menyelesaikan akar masalah.
Tanpa ruang dialog yang memadai, potensi aksi lanjutan tetap terbuka. Bahkan, ancaman demonstrasi ulang sudah disuarakan oleh pihak massa.
Lebih dari Sekadar Aksi Jalanan
Peristiwa di Indramayu memperlihatkan satu pola yang semakin sering muncul: konflik antara proyek besar negara dan kepentingan ekonomi lokal.
Kerusakan fasilitas memang nyata dan terukur. Tapi yang lebih sulit diukur adalah rasa ketidakpastian yang dirasakan masyarakat.
Di tengah situasi ini, satu hal menjadi jelas—ketika komunikasi tidak berjalan, biaya sosial yang muncul bisa jauh lebih besar daripada angka kerugian materi di laporan resmi.