Beritanda.com – Pemerintah mempercepat program hilirisasi nasional dengan memulai 19 proyek baru senilai lebih dari Rp233 triliun sepanjang 2026. Namun, di balik gencarnya groundbreaking, sejumlah proyek masih berada di tahap awal konstruksi bahkan belum sepenuhnya siap secara teknis, memunculkan pertanyaan soal kesiapan implementasi di lapangan.
Dorongan percepatan ini menjadi bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan kebijakan hilirisasi era sebelumnya, dengan target ambisius membangun 30–40 proyek dalam tahun ini melalui peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Groundbreaking Cepat, Kesiapan Proyek Jadi Sorotan
Sepanjang 2026, pemerintah telah memulai dua fase utama hilirisasi:
| Fase | Jumlah Proyek | Nilai Investasi | Status |
|---|---|---|---|
| Fase I (Feb 2026) | 6 proyek | ± Rp117 triliun | Konstruksi |
| Fase II (Apr 2026) | 13 proyek | Rp116 triliun | Konstruksi awal |
Total nilai investasi dari dua fase tersebut mencapai lebih dari Rp233 triliun. Proyek mencakup sektor energi, mineral, hingga pertanian—mulai dari kilang gasoline, gasifikasi batu bara (DME), hingga pengolahan sawit dan kelapa.
Presiden Prabowo menegaskan hilirisasi sebagai kunci kemandirian ekonomi nasional.
“Bangsa yang mau merdeka adalah bangsa yang mampu menguasai sumber daya alamnya sendiri. Hilirisasi adalah jalan agar kita lebih makmur,” ujar Presiden Prabowo Subianto.
Namun di sisi lain, sejumlah proyek prioritas sebelumnya justru sempat tertahan. Sebanyak 18 proyek yang disiapkan Satgas Hilirisasi diketahui belum sepenuhnya berjalan karena dokumen studi kelayakan (feasibility study) belum rampung secara menyeluruh saat diserahkan ke Danantara.
Masih Tahap Awal, Risiko Implementasi Mengintai
Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian proyek hilirisasi masih berada pada fase awal, meskipun secara komunikasi publik sudah masuk tahap “dimulai”.
Beberapa indikator yang mencerminkan hal tersebut:
- Mayoritas proyek fase II baru pada tahap peletakan batu pertama
- Sejumlah proyek strategis masih dalam evaluasi desain dan kelayakan
- Koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan
Kritik terhadap implementasi juga muncul dari berbagai pihak. Ketua FSP LEM SPSI, Sidarta, menilai persoalan utama bukan pada visi, melainkan pelaksanaan.
“Masalah kita bukan pada visi Presiden, melainkan pada implementasi di lapangan. Koordinasi lemah dan ego sektoral membuat kebijakan jadi macan kertas,” ujarnya.
Investasi Besar, Dampak Nyata Masih Ditunggu
Secara data, hilirisasi memang menunjukkan kontribusi signifikan terhadap investasi nasional. Sepanjang 2024, sektor ini menyumbang Rp407,8 triliun atau 23,8% dari total investasi.
Namun, efektivitasnya dalam menciptakan lapangan kerja mulai dipertanyakan. Data menunjukkan penurunan daya serap tenaga kerja:
- 2013: Rp1 triliun investasi → >4.500 tenaga kerja
- 2025: Rp1 triliun investasi → 1.277 tenaga kerja
Kondisi ini mengindikasikan kecenderungan industri yang padat modal, bukan padat karya.
Di sisi lain, pemerintah tetap optimistis. Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebut seluruh proyek hilirisasi yang berjalan dapat menciptakan hingga 600 ribu lapangan kerja dalam beberapa tahun ke depan.
Meski begitu, tantangan struktural masih membayangi:
- Ketergantungan pada teknologi dan investasi asing
- Infrastruktur daerah yang belum merata
- Keterbatasan tenaga kerja terampil
Percepatan hilirisasi memang membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan impor, terutama di sektor energi. Namun tanpa kesiapan teknis dan ekosistem pendukung, proyek-proyek ini berisiko menjadi sekadar pembangunan fisik tanpa dampak optimal ke ekonomi lokal.
Ke depan, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat proyek dimulai, tetapi seberapa matang proyek tersebut dijalankan hingga benar-benar menghasilkan nilai tambah.