Surabaya, Beritanda.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah 210 siswa dari 12 sekolah di Kecamatan Bubutan, Surabaya, mengalami dugaan keracunan massal usai menyantap menu makan siang dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Senin 11 Mei 2026. Insiden ini membuat dapur penyedia langsung ditutup sementara sambil menunggu hasil uji laboratorium.
Para siswa dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga lemas beberapa jam setelah makanan dikonsumsi. Dugaan awal mengarah pada menu daging krengsengan yang baru pertama kali disajikan oleh dapur tersebut.
Sekitar 100 siswa sempat dirujuk ke RSIA IBI Surabaya, sementara lainnya mendapat penanganan di Puskesmas Tembok Dukuh dan sekolah masing-masing. Hingga pukul 17.00 WIB, tiga siswa masih menjalani rawat inap dan lima lainnya dalam observasi.
| Indikator | Data |
|---|---|
| Jumlah korban | 210 siswa |
| Sekolah terdampak | 12 sekolah |
| Porsi distribusi hari kejadian | ±2.000 porsi |
| Rawat inap | 3 siswa |
| Observasi medis | 5 siswa |
Kronologi Dugaan Keracunan Massal
Insiden bermula sekitar pukul 09.00 WIB saat makanan MBG dibagikan dan dikonsumsi para siswa.
Salah satu korban, Gibran Pratama, siswa kelas IV SD Raden Wijaya, mengaku langsung merasa tidak nyaman setelah mencicipi menu daging krengsengan.
“Rasanya pahit seperti obat, jadi tidak saya habiskan.” ujar Gibran.
Menu hari itu terdiri dari nasi putih, daging krengsengan, tahu goreng, tumis wortel dan buncis, serta buah jeruk.
Dalam rentang pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, pihak sekolah mulai melaporkan banyak siswa mengeluh sakit perut, pusing, mual, dan muntah.
Kepala Puskesmas Tembok Dukuh, drg. Tyas Pranadani, mengatakan dugaan awal mengarah pada menu olahan daging karena merupakan menu baru.
“Biasanya tidak diberi daging. Hari ini ada daging, jadi kemungkinan sementara mengarah ke situ.” kata Tyas.
Setelah laporan masuk, petugas medis bersama pihak sekolah langsung mengevakuasi siswa terdampak ke fasilitas kesehatan terdekat.
Dapur SPPG Ditutup Meski Dinyatakan Bersih
Badan Gizi Nasional Regional Jawa Timur memutuskan menghentikan sementara operasional SPPG Tembok Dukuh hingga hasil laboratorium keluar.
Wakil Koordinator BGN Regional Jatim Teguh Bayu Wibowo menyatakan evaluasi menyeluruh sedang dilakukan.
“Kami tindak lanjuti dan dapur kami tutup dulu sementara.” ujarnya.
Menariknya, hasil inspeksi awal Pemerintah Kota Surabaya justru menyebut kondisi dapur terlihat layak.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan area pengolahan memenuhi standar kebersihan.
“Kitchen dan tempat kerja tadi kita lihat sangat bersih.” katanya.
Temuan ini memunculkan pertanyaan baru: jika dapur terlihat steril, apakah persoalannya justru berada pada kualitas bahan baku, proses penyimpanan daging, atau distribusi rantai dingin sebelum makanan sampai ke siswa.
Ini menjadi titik krusial investigasi laboratorium.
Bukan Insiden Pertama dalam Program MBG
Kasus Surabaya menambah daftar insiden serupa dalam implementasi nasional MBG.
Data Badan Gizi Nasional sebelumnya mencatat puluhan kasus gangguan konsumsi makanan MBG sepanjang akhir 2025. Bahkan hingga April 2026, tercatat 1.789 dapur SPPG di berbagai daerah pernah menerima sanksi akibat persoalan higienitas dan kualitas distribusi makanan.
Fakta ini menunjukkan tantangan terbesar program MBG bukan sekadar besarnya anggaran.
Dengan alokasi Rp335 triliun pada 2026 dan target 22,7 juta penerima manfaat, kualitas pengawasan menjadi penentu keberhasilan program.
Jika kontrol distribusi tidak diperketat, insiden seperti Surabaya berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap salah satu program sosial terbesar pemerintah.
Sementara itu, pihak SPPG Tembok Dukuh menyatakan siap menanggung seluruh biaya pengobatan korban.
“Kami bertanggung jawab penuh terhadap pengobatan dan observasi di lapangan.” kata Kepala SPPG Tembok Dukuh Chafi Alida Najla.
Hasil uji laboratorium dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya kini menjadi penentu apakah kasus ini murni kesalahan teknis dapur atau sinyal adanya persoalan sistemik dalam rantai pengawasan MBG nasional. **updated