Surabaya, Beritanda.com – Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengungkap dugaan kuat penyebab insiden keracunan massal yang menimpa 210 siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Tembok Dukuh. Hasil investigasi awal menunjukkan dapur penyedia makanan diduga melanggar standar operasional prosedur (SOP) pengolahan pangan.
Kasus ini terjadi pada Senin (11/5/2026) setelah ratusan siswa TK hingga SMP mengalami mual, muntah, dan pusing usai menyantap menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Surabaya.
Dari total korban terdampak, sebagian besar menjalani rawat jalan, sementara tujuh siswa harus menjalani perawatan inap di RSIA IBI Surabaya.
Temuan tersebut diungkap langsung Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, dalam rapat dengar pendapat di DPRD Surabaya, Rabu (13/5/2026).
“Kesimpulan sementara, kasus dugaan keracunan pangan akibat MBG terdampak pada 210 korban,” ujar Billy.
Pernyataan ini menjadi titik terang pertama yang menjelaskan dugaan akar masalah di balik insiden yang memicu sorotan nasional terhadap program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dinkes Temukan Empat Dugaan Pelanggaran Serius
Hasil inspeksi Dinkes menemukan sedikitnya empat persoalan mendasar di dapur SPPG Tembok Dukuh.
| Temuan Investigasi | Keterangan |
|---|---|
| Proses thawing daging | Daging beku dicairkan di area kotor tanpa sekat higienis |
| Kontaminasi serangga | Banyak lalat, insect trap tidak berfungsi optimal |
| Status izin sanitasi | Belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) |
| Nilai inspeksi lingkungan | 81,85 %, kategori Tidak Memenuhi Syarat |
Menurut Billy, dugaan kontaminasi terbesar muncul saat proses pencairan daging beku.
“Waktu mengelolanya dagingnya masih beku, lalu dicairkan langsung disiram air, tapi dapurnya tidak ada plastik penyekat. Dugaan kami, di situlah terkontaminasi,” jelasnya.
Idealnya, proses thawing membutuhkan wadah steril dengan aliran air bersih selama dua jam agar bakteri tidak berkembang.
Selain itu, petugas menemukan banyak lalat berkeliaran di area dapur.
“Dia punya insect trap, tapi tidak memenuhi standar. Ada lampu, tapi tidak ada perangkapnya. Lalat datang lalu keluar lagi,” kata Billy.
SPPG Beroperasi Tanpa Sertifikat Higiene
Temuan paling krusial adalah fakta bahwa SPPG Tembok Dukuh belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) meski telah beroperasi sejak Februari 2026.
“Itu yang dia belum dapat sampai sekarang,” tegas Billy.
Padahal, sertifikat ini merupakan syarat dasar kelayakan dapur dalam pengelolaan makanan massal.
Fakta ini memicu pertanyaan serius soal mekanisme pengawasan sebelum dapur MBG diizinkan melayani ribuan siswa.
SPPG Tembok Dukuh diketahui memproduksi sekitar 3.020 porsi makanan per hari untuk 13 sekolah.
Masalah Bukan Kasus Tunggal
Kasus Surabaya membuka persoalan lebih besar.
Data per 13 Mei 2026 menunjukkan dari 133 SPPG aktif di Surabaya, hanya 49 unit yang telah memiliki SLHS. Artinya, sekitar 63 persen masih beroperasi tanpa sertifikasi higiene lengkap.
Secara nasional, pemerintah mencatat 1.738 SPPG dihentikan sementara karena tidak memenuhi standar operasional.
Angka ini memperlihatkan insiden Tembok Dukuh bukan sekadar kelalaian lokal, melainkan alarm bagi tata kelola program MBG nasional.
Menteri HAM Natalius Pigai menilai kesalahan berada pada pengelola dapur, bukan pada konsep programnya.
“Presiden ngasih MBG tujuannya baik, memang yang salah yang masak,” ujarnya.
Ia bahkan menyarankan pengelola individu di-blacklist jika terbukti lalai.
Operasional Dihentikan, Tunggu Hasil Laboratorium
Kepala SPPG Tembok Dukuh, Chafi Alida Najla, akhirnya meminta maaf setelah sebelumnya mengklaim seluruh sertifikasi telah lengkap.
Ia mengakui masih dalam proses pengurusan SLHS dan operasional kini dihentikan sementara untuk evaluasi total.
Hasil laboratorium dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan diperkirakan keluar dalam lima hingga tujuh hari sejak sampel diperiksa.
Hasil inilah yang akan menentukan apakah insiden tersebut murni kelalaian sanitasi atau berpotensi masuk ranah pidana.
Bagi publik, kasus ini menjadi ujian serius: apakah program makan gratis nasional mampu menjaga kualitas saat dijalankan dalam skala puluhan juta penerima.