Ngada, Beritanda.com – Tragedi siswa SD di NTT berusia 10 tahun yang ditemukan meninggal dunia di Kabupaten Ngada pada awal Februari 2026 mengguncang perhatian publik. Korban meninggalkan sepucuk surat untuk ibunya yang berisi salam perpisahan dan ungkapan kekecewaan karena tidak mampu membeli buku dan pulpen. Peristiwa ini memunculkan sorotan serius terhadap kemiskinan struktural, tekanan psikologis anak, serta lemahnya perlindungan sosial.
Surat Perpisahan Siswa SD di NTT Ungkap Tekanan Hidup
Tragedi siswa SD di NTT ini bermula dari ditemukannya korban berinisial YBS dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya. Anak kelas IV tersebut diketahui mengakhiri hidupnya setelah menghadapi tekanan ekonomi keluarga.
Sebelum meninggal, korban menulis surat dalam bahasa daerah Bajawa yang ditujukan kepada ibunya. Surat tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
“Surat buat Mama
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama”.
Dalam surat itu, korban juga mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dibelikan perlengkapan sekolah berupa buku tulis dan pulpen. Harga alat tulis tersebut diketahui hanya sekitar Rp10.000.
Korban tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Ia menghidupi lima orang anak dalam kondisi ekonomi yang terbatas.
Keterbatasan tersebut membuat kebutuhan dasar pendidikan sulit terpenuhi. Tekanan yang dialami korban diduga terakumulasi tanpa pendampingan psikologis yang memadai.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa beban ekonomi keluarga dapat berdampak langsung pada kondisi mental anak. Lingkungan sekitar belum mampu membaca tanda-tanda tekanan yang dialami korban.
DPR: Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Kemiskinan Struktural
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko menilai tragedi siswa SD di NTT tidak boleh dipersempit sebagai persoalan alat tulis semata. Menurutnya, kasus ini mencerminkan persoalan kemiskinan struktural yang masih mengakar.
“Peristiwa di Ngada ini adalah alarm yang tidak boleh kita abaikan. Ini bukan hanya tentang kelengkapan alat tulis, tetapi tentang tekanan psikologis, rasa putus asa, dan lubang dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya menyangga keluarga-keluarga yang berjuang,” ujar Singgih, Rabu (4/2/2026).
Ia menyebut, jutaan anak Indonesia masih hidup dalam keluarga miskin dan rentan miskin. Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi daerah yang paling terdampak.
Keterbatasan ekonomi sering kali beriringan dengan minimnya akses layanan kesehatan mental dan pendampingan keluarga. Anak-anak berada dalam situasi rentan tanpa perlindungan optimal.
Singgih menegaskan, sekolah harus menjadi ruang aman bagi peserta didik. Guru dan tenaga pendidik perlu memiliki kepekaan terhadap perubahan perilaku dan kondisi psikologis siswa.
“Kasus di Ngada, NTT menunjukkan perlunya mata dan telinga yang lebih peka di tingkat akar rumput,” tegasnya.
Menurutnya, tragedi siswa SD di NTT menjadi bukti bahwa sistem perlindungan anak masih memiliki banyak celah. Negara dinilai belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan keluarga miskin.
Pemerintah Diminta Perkuat Jaring Pengaman Sosial
Menanggapi tragedi siswa SD di NTT, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta seluruh jajaran pemerintah lebih responsif terhadap kondisi masyarakat miskin.
“Jadi, saya sudah minta kepada seluruh jajaran, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga kepada masyarakat untuk betul-betul terbuka terhadap keadaannya. Apabila memang membutuhkan bantuan alat tulis, bantuan apapun, itu harus segera ditangkap,” kata Muhaimin.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan kebutuhan bantuan. Setiap laporan masyarakat harus segera ditindaklanjuti.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia menegaskan perlunya penguatan pendataan keluarga miskin.
“Kami prihatin, turut berduka. Tentu, ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita,” ujar Saifullah Yusuf.
Sementara itu, Singgih mendorong agar program Sekolah Rakyat terintegrasi dengan bantuan sosial lain seperti PKH, BPNT, dan KIP. Integrasi ini dinilai penting agar keluarga miskin memperoleh dukungan menyeluruh.
Anggaran Rp24,9 triliun untuk Sekolah Rakyat pada 2026 diharapkan tidak hanya membangun gedung. Program tersebut harus menyentuh aspek psikososial anak dan penguatan keluarga.
Ia menegaskan, kebijakan perlindungan sosial harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Setiap rupiah anggaran negara harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.
Tragedi siswa SD di NTT yang meninggalkan surat untuk ibunya menjadi pengingat keras bahwa kemiskinan memiliki wajah manusia. Di balik angka statistik, terdapat anak-anak yang membutuhkan perhatian, empati, dan perlindungan nyata dari negara.