Tulungagung, Beritanda.com – Operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat malam, 10 April 2026, tak hanya menjerat Bupati Gatut Sunu Wibowo, tetapi juga menyeret total 16 orang dari lingkaran terdekatnya.
Daftar 16 Orang yang Diamankan KPK
KPK mengonfirmasi jumlah pihak yang diamankan mencapai 16 orang. Namun, baru sebagian identitas yang diungkap ke publik. Komposisinya menunjukkan satu hal yang mencolok: mayoritas berasal dari inti kekuasaan pemerintahan daerah.
Berikut daftar pihak yang telah teridentifikasi:
1. Kepala Daerah:
- Gatut Sunu Wibowo — Bupati Tulungagung
2. Pejabat dan Orang Terdekat (12 orang dibawa ke Jakarta):
- Jatmiko Dwijo Seputro — Anggota DPRD Tulungagung (adik kandung bupati)
- Makrus Manan — Kabag Kesra
- Arif Efendi — Kabag Pemerintahan
- Yulius Rama Isworo — Kabag Umum
- Aris Wahyudiono — Kabag Prokopim
- Hartono — Kepala Satpol PP
- Suyanto — Kepala Dinas Pertanian
- Dwi Hari — Kepala BPKAD
- Agus Prijanto — Kepala Bakesbangpol
- Erwin — Kepala Dinas PUPR
- Dwi Yoga Ambal — Ajudan Bupati
- Oki — Staf Pemerintahan
3. Pihak Lain:
4 orang lainnya belum diumumkan identitasnya oleh KPK, diduga terdiri dari pejabat tambahan dan pihak swasta yang terkait dengan perkara.
Selain itu, beberapa pejabat juga sempat diperiksa namun tidak ikut dibawa ke Jakarta, seperti Plt Sekda Soeroto dan sejumlah kepala dinas lainnya.
“Tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Lingkaran Dalam yang Tidak Terpisahkan
Daftar ini memperlihatkan pola yang jarang disorot secara mendalam: OTT kepala daerah hampir selalu menyentuh “inner circle” atau lingkaran dalam kekuasaan.
Dalam kasus ini, spektrumnya lengkap. Ada keluarga inti (adik kandung), pejabat strategis lintas sektor, hingga ajudan pribadi. Artinya, bukan hanya satu titik yang tersentuh, tetapi seluruh ekosistem pengambilan keputusan.
Peran masing-masing posisi juga krusial. Kepala PUPR berkaitan langsung dengan proyek fisik, BPKAD mengelola aliran anggaran, sementara Kabag dan ajudan menjadi penghubung komunikasi internal.
Ketika seluruh posisi ini berada dalam satu orbit kekuasaan yang sama, risiko penyimpangan menjadi jauh lebih terintegrasi.
Kronologi OTT: Dari Tulungagung ke Gedung KPK
Operasi dimulai pada Jumat malam sekitar pukul 19.00 hingga 21.00 WIB di sejumlah lokasi di Tulungagung, termasuk Kantor Dinas PUPR dan pendopo kabupaten.
Setelah diamankan, para pihak menjalani pemeriksaan awal di Mapolres Tulungagung selama beberapa jam.
Pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 04.00–06.00 WIB, sebanyak 12 pejabat diberangkatkan ke Surabaya menggunakan bus, sebelum diterbangkan ke Jakarta.
Sementara itu, Bupati Gatut Sunu Wibowo tiba di Gedung KPK Merah Putih pada pukul 06.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Bupati tiba di Gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif” kata Budi Prasetyo.
Dugaan Kasus: Mengarah ke Proyek Infrastruktur
Meski KPK belum mengumumkan konstruksi perkara secara resmi, arah dugaan mulai terlihat dari lokasi penggeledahan.
Kantor Dinas PUPR menjadi salah satu titik utama, yang mengindikasikan kemungkinan keterkaitan dengan proyek infrastruktur.
Pola ini sejalan dengan sejumlah OTT sepanjang 2026, di mana proyek pembangunan daerah kerap menjadi titik rawan. Skemanya bisa berupa fee proyek, gratifikasi, hingga pengaturan pemenang tender.
Namun hingga saat ini, nilai dugaan suap, proyek spesifik, dan status hukum masing-masing pihak masih dalam proses pendalaman KPK.
Efek Domino ke Pemerintahan Daerah
Yang membuat kasus ini berbeda bukan hanya jumlah orang yang diamankan, tetapi posisi mereka dalam struktur birokrasi.
Bayangkan satu waktu: kepala daerah, kepala PUPR, kepala BPKAD, hingga pejabat pendukung komunikasi berada dalam satu pusaran kasus. Dampaknya langsung terasa ke operasional pemerintahan.
Proyek bisa tertunda, penganggaran tersendat, dan koordinasi antar dinas terganggu.
Dalam jangka pendek, pemerintah pusat hampir pasti akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menjaga stabilitas. Namun, dalam jangka panjang, kasus seperti ini biasanya diikuti audit besar-besaran terhadap proyek yang sedang berjalan.
Lebih jauh, publik kini melihat gambaran yang lebih utuh: korupsi di level daerah bukan sekadar tindakan individu, tetapi sering kali melibatkan jaringan yang bekerja secara kolektif di dalam lingkaran kekuasaan.