Beritanda.com – Kasus grup chat “Asas Perkosa” yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI viral dalam 24 jam terakhir, membuka ironi tajam: calon penegak hukum justru diduga menormalisasi pelecehan verbal terhadap perempuan.
Ketika Etika Hukum Berhadapan dengan Realitas Digital
Di ruang kelas, mahasiswa hukum diajarkan tentang keadilan, martabat manusia, dan batasan hukum. Namun di balik layar, percakapan yang beredar dari grup chat internal justru menunjukkan hal sebaliknya.
Screenshot yang viral sejak 11 April 2026 memperlihatkan pola percakapan yang bukan sekadar candaan. Ada objektifikasi tubuh perempuan, lelucon seksual vulgar, hingga penggunaan frasa berbahaya seperti “diam berarti consent” dan istilah “asas perkosa”.
Yang membuat publik semakin tersentak bukan hanya isi percakapannya, tetapi siapa yang terlibat. Sejumlah nama yang beredar disebut memiliki posisi strategis di organisasi kemahasiswaan, mulai dari ketua komisariat hingga pengurus organisasi internasional mahasiswa hukum.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin individu yang dipersiapkan menjadi penjaga hukum justru gagal memahami batas etika paling dasar?
Normalisasi yang Terjadi Diam-Diam
Dalam percakapan yang beredar, para anggota grup bahkan menyadari risiko jika isi chat bocor. Mereka menyebut konsekuensinya bisa “tamat karier di FH”. Namun kesadaran itu tidak menghentikan perilaku yang berlangsung berulang.
Di sinilah letak persoalan yang lebih dalam. Pelecehan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses normalisasi. Dimulai dari humor cabul, berkembang menjadi objektifikasi, lalu berujung pada legitimasi verbal terhadap kekerasan.
Seorang netizen menyoroti hal ini secara tajam:
“Yang bikin miris, mereka ini calon orang hukum, harusnya paling paham soal etika, martabat, dan konsekuensi hukum. Tapi malah normalize pelecehan tiap hari. Lama-lama jadi budaya, dan itu bahaya banget.” tulis salah satu pengguna X.
Apa yang terlihat di grup tersebut mencerminkan pola yang lebih luas di ruang digital privat, di mana batas moral sering kali kabur karena tidak ada pengawasan langsung.
Respons Cepat, Tapi Pertanyaan Lebih Besar Muncul
Fakultas Hukum UI merespons cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak viral, pihak fakultas mengonfirmasi telah menerima laporan dan tengah melakukan verifikasi menyeluruh.
“Pada tanggal 12 April 2026, Fakultas menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana, terkait aktivitas sebagian mahasiswa,” ujar Dekan FH UI, Dr. Parulian Paidi Aritonang.
Badan Perwakilan Mahasiswa FH UI juga mengambil langkah konkret dengan mencabut status keanggotaan aktif organisasi bagi pihak yang terlibat melalui SK No. 007/2026.
Namun, langkah ini justru membuka diskusi baru. Publik tidak lagi hanya menyoroti sanksi, tetapi mempertanyakan efektivitas pendidikan etika di lingkungan akademik elit.
Lebih dari Sekadar Kasus, Ini Soal Masa Depan Profesi
Kasus ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kekerasan seksual di kampus terus mencuat, termasuk di institusi ternama.
Yang membedakan kasus ini adalah profil pelakunya. Mereka bukan sekadar mahasiswa biasa, tetapi bagian dari ekosistem kepemimpinan kampus. Artinya, mereka adalah representasi nilai yang seharusnya dijaga.
Implikasinya jauh lebih luas. Dunia hukum sangat bergantung pada integritas. Ketika calon-calon profesionalnya sudah terbiasa menormalisasi perilaku menyimpang, risiko jangka panjangnya adalah erosi kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa kecerdasan akademik tidak selalu berjalan seiring dengan kedewasaan moral. Di era digital, ujian etika tidak hanya terjadi di ruang sidang atau kelas, tetapi juga di ruang-ruang privat yang selama ini luput dari perhatian.
Dan justru dari ruang itulah, karakter asli sering kali terungkap.