Surabaya, Beritanda.com – Isu beasiswa dipotong mendadak ramai dan memicu keresahan mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Surabaya. Narasi tersebut menyebar luas di media sosial, seolah akses pendidikan kembali dipersempit oleh kebijakan pemerintah daerah. Namun klarifikasi sejumlah pihak menegaskan, kebijakan yang berlaku bukan pemangkasan beasiswa, melainkan penataan ulang agar bantuan tepat sasaran.
Isu Beasiswa Dipotong Ramai, Fakta Tak Seperti Tuduhan
Polemik beasiswa dipotong mencuat setelah beredar anggapan bahwa Beasiswa Pemuda Tangguh tidak lagi diberikan secara penuh kepada mahasiswa PTS. Isu ini cepat menyulut kekhawatiran, terutama di kalangan mahasiswa yang menggantungkan biaya kuliah dari bantuan pemerintah.
Mahasiswa S2 Manajemen SDM Universitas Negeri Surabaya, Rizky Andra atau Cak Andra, menyebut narasi tersebut keliru dan dipelintir. Ia menegaskan tidak ada kebijakan pemangkasan beasiswa seperti yang ramai dibicarakan.
“Isunya seolah-olah beasiswa dipotong. Padahal ini bukan pemangkasan, tapi penataan agar bantuan benar-benar sampai ke mahasiswa yang membutuhkan,” kata Cak Andra dengan tegas.
Menurutnya, framing beasiswa dipotong justru menyesatkan publik dan memicu kepanikan yang tidak perlu. Substansi kebijakan, kata dia, berfokus pada keadilan distribusi bantuan pendidikan.
Mahasiswa Tidak Mampu Tetap Dibiayai Penuh
Cak Andra menjelaskan, kebijakan penataan ulang beasiswa memastikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pembiayaan penuh. Skema ini mencakup pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tanpa pengurangan.
“Kalau benar-benar tidak mampu, tidak perlu takut. Pendidikan tetap gratis. Tapi kalau secara ekonomi mampu, sudah sewajarnya ikut bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menilai polemik beasiswa dipotong muncul karena selama ini sistem belum sepenuhnya transparan dan tepat sasaran. Penataan ulang dianggap sebagai langkah berani untuk memperbaiki persoalan lama.
Sebagai Cak Surabaya 2019 dan Founder Generasi Arek Suroboyo, Cak Andra menilai kebijakan ini membuka ruang evaluasi terhadap praktik pemberian beasiswa. Tanpa perbaikan, potensi salah sasaran disebut akan terus terjadi.
“Beasiswa itu bukan hak semua orang, tapi hak mereka yang berprestasi dan kurang mampu. Kalau tidak dibenahi, ketimpangan akan terus terjadi,” tegasnya.
Penyesuaian Skema dan Kesetaraan PTN-PTS
Isu beasiswa dipotong juga kerap dikaitkan dengan jalur mandiri yang selama ini dianggap sebagai jalur prestasi. Menurut Cak Andra, anggapan tersebut perlu diluruskan.
“Jalur mandiri itu soal kemampuan ekonomi. Maka wajar kalau kebijakan beasiswa diarahkan agar lebih adil,” katanya.
Di tengah kritik, kebijakan Pemkot Surabaya justru mendapat dukungan dari berbagai pihak. Banyak yang menilai penataan ulang beasiswa membuat mahasiswa PTN dan PTS berada pada posisi setara dalam mengakses bantuan pendidikan.
Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Juli Purnomo, turut menegaskan bahwa tidak ada pengurangan hak mahasiswa. Ia menyebut perubahan skema merupakan penyesuaian regulasi yang bertujuan memperluas akses pendidikan.
“Perubahannya mengikuti aturan terbaru, dari Perwali 135 Tahun 2022 hingga menuju Perwali Nomor 4 Tahun 2026 dengan nomenklatur Bantuan Biaya Perkuliahan,” jelas Juli.
Ia menambahkan, sejak 2022 Pemkot Surabaya menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Menurutnya, polemik beasiswa dipotong seharusnya dilihat dalam kerangka investasi jangka panjang.
“Ini investasi jangka panjang. Bukan sekadar soal bantuan hari ini, tapi masa depan SDM Surabaya,” tandasnya.