Beritanda.com – Daftar 10 gubernur terkaya Indonesia periode 2025–2030 mengungkap pola mencolok: sebagian besar memiliki latar belakang bisnis, terutama di sektor tambang, energi, dan properti, berdasarkan data LHKPN terbaru KPK.
Dominasi Pengusaha Tambang di Balik Kekayaan Gubernur
Di balik angka ratusan miliar hingga hampir Rp1 triliun, ada benang merah yang sulit diabaikan. Banyak kepala daerah ini membangun kekayaannya jauh sebelum menjabat, melalui bisnis berbasis sumber daya alam.
Wilayah seperti Kalimantan dan Maluku Utara menjadi contoh paling nyata. Kekayaan alam berupa nikel, batu bara, dan energi tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga membentuk profil para pemimpinnya.
Fenomena ini menjadikan daftar gubernur terkaya bukan sekadar ranking, melainkan potret relasi antara bisnis dan kekuasaan daerah.
Daftar 10 Gubernur Terkaya dan Profil Keuangannya
1. Sherly Tjoanda (Maluku Utara) – Rp972,11 miliar
Sherly menjadi gubernur terkaya dengan kekayaan mendekati Rp1 triliun. Portofolionya didominasi surat berharga, kas, dan ratusan bidang tanah.
Latar belakang sebagai pengusaha tambang nikel memperkuat basis kekayaannya, ditambah aset warisan dalam jumlah besar yang turut mendongkrak nilai total.
2. Andi Sumangerukka (Sulawesi Tenggara) – Rp623,45 miliar
Purnawirawan TNI ini memiliki kekayaan yang banyak bertumpu pada investasi dan properti. Asetnya tersebar di beberapa kota besar.
Struktur kekayaannya menunjukkan pergeseran dari karier militer ke pengelolaan aset finansial dan investasi jangka panjang.
3. Muhidin (Kalimantan Selatan) – Rp414,81 miliar
Muhidin dikenal memiliki keterkaitan dengan jaringan bisnis batu bara di Kalimantan. Aset propertinya mencapai ratusan miliar.
Nilai kekayaannya meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring ekspansi bisnis dan akumulasi aset.
4. Rudy Mas’ud (Kalimantan Timur) – Rp183,30 miliar
Berangkat dari bisnis energi dan distribusi bahan bakar, Rudy Mas’ud memiliki komposisi kekayaan yang unik, dengan porsi besar pada “harta lainnya”.
Selain aset, ia juga tercatat memiliki utang dalam jumlah besar, yang menunjukkan struktur keuangan lebih kompleks dibanding gubernur lain.
5. Agustiar Sabran (Kalimantan Tengah) – Rp178,94 miliar
Agustiar mengandalkan investasi di sektor properti dan usaha daerah. Kekayaannya relatif stabil tanpa lonjakan drastis.
Pola ini mencerminkan akumulasi aset yang bertahap dan terdiversifikasi.
6. Herman Deru (Sumatera Selatan) – Rp143,20 miliar
Herman Deru memiliki latar belakang pengusaha dengan bisnis di berbagai sektor. Kekayaannya tersebar antara properti dan aset lain.
Diversifikasi ini membuat portofolionya tidak bergantung pada satu sektor tertentu.
7. Pramono Anung (DKI Jakarta) – Rp104,29 miliar
Berbeda dari yang lain, Pramono berasal dari jalur politik. Kekayaannya berasal dari investasi dan akumulasi aset selama karier pemerintahan.
Meski bukan pengusaha tambang, ia tetap masuk dalam jajaran elit secara finansial.
8. Hidayat Arsani (Bangka Belitung) – Rp73,20 miliar
Sebagai pengusaha tambang dan perkebunan, Hidayat membangun kekayaan dari sektor komoditas.
Bisnisnya berkembang di wilayah yang kaya sumber daya, menjadikannya salah satu pemain utama di daerah.
9. Bobby Nasution (Sumatera Utara) – Rp57,84 miliar
Bobby dikenal sebagai pengusaha muda dengan fokus pada properti dan perkebunan.
Nilainya lebih rendah dibanding yang lain, tetapi tetap mencerminkan tren pengusaha masuk ke ranah politik.
10. Muzakir Manaf (Aceh) – Rp48,32 miliar
Kekayaan Muzakir didominasi aset tanah dan bangunan di Aceh. Ia memiliki pendekatan konservatif dalam pengelolaan aset.
Struktur ini berbeda dari gubernur lain yang banyak bermain di investasi finansial.
Ketika Bisnis dan Kekuasaan Bertemu
Dari 10 nama tersebut, mayoritas memiliki keterkaitan langsung dengan sektor tambang, energi, atau properti. Ini bukan kebetulan.
Daerah kaya sumber daya alam memang membuka peluang besar bagi akumulasi kekayaan. Namun, saat pelaku bisnis berada di kursi pemerintahan, muncul pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan.
Di sisi lain, data LHKPN juga menunjukkan bahwa angka kekayaan bisa berubah seiring waktu, tergantung pelaporan dan valuasi aset. Artinya, transparansi menjadi faktor penting agar publik dapat membaca kondisi sebenarnya.
Lebih dari Sekadar Angka Kekayaan
Daftar ini pada akhirnya menggambarkan arah ekonomi daerah di Indonesia. Tambang, energi, dan properti menjadi sektor dominan dalam membentuk kekayaan elite daerah.
Dari sini, publik bisa melihat bahwa kekuasaan dan sumber daya ekonomi sering berjalan beriringan. Dan di titik itulah, pengawasan serta transparansi menjadi semakin relevan.