Pemerintah menyiapkan kebijakan WFH ASN satu hari per pekan sebagai upaya menekan konsumsi energi, di tengah tekanan krisis global yang memicu kenaikan harga BBM naik.
Langkah ini diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia.
Fokus utama kebijakan adalah mengurangi mobilitas harian ASN agar konsumsi bahan bakar dapat ditekan tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan.
“Perlu efisiensi waktu kerja dengan fleksibilitas work from home satu hari,” ujar Airlangga.
Target Penghematan Konsumsi BBM
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini mampu menekan konsumsi BBM hingga 20 persen. Perhitungan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“WFH bisa menghemat seperlima BBM,” katanya.
Pengurangan perjalanan harian dinilai menjadi faktor utama dalam menekan penggunaan bahan bakar.
Namun pada praktiknya, kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh sektor. Layanan publik tetap berjalan dengan kehadiran fisik.
Efektivitas Kebijakan Dipertanyakan
Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai efektivitas kebijakan ini belum tentu sesuai harapan. Ekonom energi Fahmy Radhi menyebut potensi penghematan sulit dicapai.
“Konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ujarnya.
Ia menyoroti kemungkinan perubahan perilaku ASN yang tidak sepenuhnya bekerja dari rumah.
Risiko Perpindahan Beban Energi
Selain itu, muncul risiko perpindahan konsumsi energi dari kantor ke rumah tangga. Penggunaan listrik rumah diperkirakan meningkat seiring aktivitas kerja dari rumah.
Dosen UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kondisi ini bukan efisiensi nyata.
“Terjadi bukan efisiensi, melainkan sekadar perpindahan beban,” katanya.
Dalam konteks ini, kebijakan WFH ASN menjadi bagian dari strategi pemerintah menghadapi tekanan energi, meski efektivitasnya masih bergantung pada implementasi di lapangan.