Kutai Kartanegara, Beritanda.com – Dalam waktu kurang dari satu bulan, dua nama perwira Polri di Kalimantan Timur yang sebelumnya dikenal aktif memimpin perang melawan narkotika justru terseret pusaran kasus serupa. Mereka adalah AKP Yohanes Bonar Adiguna, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara, dan AKP Deky Jonathan Sasiang, mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat.
Kasus keduanya menjadi ironi serius bagi institusi kepolisian. Bukan sekadar soal dugaan pelanggaran individu, tetapi memunculkan pertanyaan tentang pengawasan internal di satuan yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba.
AKP Yohanes Bonar, Dari Memburu Bandar hingga Diamankan Polda Kaltim
Nama AKP Yohanes Bonar Adiguna sebelumnya cukup aktif muncul dalam berbagai pengungkapan kasus narkoba di Kutai Kartanegara.
Perwira lulusan Akademi Kepolisian 2015 itu beberapa kali menjadi wajah resmi Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara dalam operasi penangkapan jaringan sabu.
Pada 7 Maret 2026, tim yang dipimpinnya menggerebek sebuah penginapan di Jalan Naga, Kelurahan Timbau, Tenggarong. Empat tersangka diamankan, termasuk seorang aparatur sipil negara, dengan barang bukti sabu seberat 382,68 gram.
Sebulan kemudian, tepatnya 10 April 2026, Yohanes kembali memimpin pengungkapan jaringan sabu di Kecamatan Sebulu.
Namun hanya 22 hari setelah operasi tersebut, situasi berbalik drastis.
Pada 2 Mei 2026, AKP Yohanes justru diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur.
Ia sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Bhayangkara sebelum akhirnya ditahan di Rumah Tahanan dan Barang Bukti Polda Kaltim.
“Betul diamankan. Masih pengembangan,” kata Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol. Yuliyanto, Sabtu (16/5/2026).
Rentang waktu singkat antara operasi besar yang ia pimpin dan penangkapannya kini menjadi sorotan. Publik mempertanyakan apakah penyelidikan terhadap dirinya sudah berjalan diam-diam ketika ia masih aktif memimpin operasi.
AKP Deky dan Dugaan Relasi dengan Bandar Ishak
Jika kasus Yohanes masih minim detail resmi, perkara AKP Deky Jonathan Sasiang berkembang lebih jauh.
Mantan Kasat Resnarkoba Polres Kutai Barat itu terseret dalam pengembangan kasus bandar narkoba bernama Ishak yang ditangkap di Melak.
Dari penggerebekan tersebut, aparat menyita barang bukti dalam jumlah besar.
| Barang Bukti | Jumlah |
|---|---|
| Sabu | 233,68 gram |
| Uang tunai | Rp 54 juta |
| Senapan angin PCP | 1 pucuk |
| Laptop | 1 unit |
| Telepon genggam | 4 unit |
Dalam pemeriksaan, muncul dugaan komunikasi intens antara Ishak dengan sejumlah anggota polisi aktif maupun yang pernah bertugas di Polres Kutai Barat.
Penyidik juga mendalami pesan suara yang diduga berasal dari AKP Deky dan membahas skenario “tangkapan besar” untuk kepentingan pencitraan saat menjabat.
Temuan ini membuat Bareskrim Polri turun langsung mengambil alih penanganan kasus.
“Kami mendapatkan fakta baru terkait keterlibatan AKP Deky Jonathan Sasiang,” ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Pengembangan Hingga Bali dan Dugaan Jaringan Lebih Besar
Pengusutan kasus Deky berkembang lintas wilayah.
Tim gabungan Bareskrim menangkap dua tersangka buron di Karangasem, Bali, pada 1 Mei 2026. Penggeledahan di sebuah vila di Gianyar menemukan uang tunai Rp950 juta, satu unit Toyota Fortuner, serta dokumen transaksi keuangan.
Penyidik menduga jaringan ini mendistribusikan sabu hingga 700 gram per bulan ke sejumlah pengecer di Kutai Barat dengan keuntungan mencapai Rp280 juta setiap bulan.
AKP Deky kini menjalani penempatan khusus sembari diperiksa Bidang Propam Polda Kaltim.
Kasus ini bukan lagi sekadar dugaan pelanggaran etik, melainkan berpotensi masuk ranah pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang.
Dua perkara yang muncul hampir bersamaan ini memperlihatkan pola yang lebih mengkhawatirkan daripada sekadar penyimpangan personal.
Jika terbukti ada aliran dana sistematis yang melibatkan aparat, maka ini bukan hanya soal individu yang menyimpang, tetapi alarm keras bagi sistem pengawasan internal kepolisian.
Dalam jangka pendek, pengambilalihan Bareskrim memberi pesan bahwa institusi sedang berusaha membersihkan diri. Namun dalam jangka panjang, kepercayaan publik baru akan pulih jika pengusutan dilakukan transparan hingga aktor terakhir terungkap.