Beritanda.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menggulirkan program gentengisasi untuk mengganti atap seng dengan genteng di seluruh Indonesia pada 2026. Program ini disampaikan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian rakyat. Pemerintah menggandeng BTN dan pemerintah daerah untuk menyalurkan subsidi serta mempercepat renovasi rumah warga.
Prabowo Dorong Gerakan Nasional Gentengisasi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mengubah wajah hunian nasional melalui program gentengisasi. Program ini menargetkan penggantian atap seng yang mudah berkarat dan membuat rumah panas dengan genteng yang lebih tahan lama.
“Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah gerakan, proyeknya adalah proyek Gentengisasi seluruh Indonesia,” ujar Prabowo dalam Taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/2/2026).
Menurut Prabowo, penggunaan genteng bukan sekadar persoalan estetika. Atap yang layak dinilai berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat.
Program gentengisasi juga menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Pemerintah ingin menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata, bersih, dan menarik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan ini turut mendukung sektor pariwisata. Pemerintah menilai kondisi lingkungan dan hunian menjadi faktor penting dalam menarik wisatawan asing.
“Turis tidak akan datang kalau sampahnya numpuk dan atapnya semua atap seng yang berkarat,” ujar Airlangga.
Pemerintah pun berencana memasukkan pendanaan gentengisasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran anggaran telah dihitung, meski belum diumumkan secara terbuka.
BTN Salurkan Subsidi Renovasi Rumah Rakyat
Untuk mendukung program gentengisasi, pemerintah menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai penyalur subsidi renovasi rumah. Skema ini menyasar rumah rakyat, khususnya hunian bersubsidi dan rumah di wilayah perdesaan.
Direktur Manajemen Risiko BTN, Setiyo Wibowo, menjelaskan bahwa gentengisasi masuk dalam program renovasi rumah bersubsidi.
“Jadi alokasi renovasi rumah dari budget pemerintah nanti ada subsidi untuk itu, dan kita tentunya menjadi bank penyaluran untuk subsidi pemerintah khusus untuk renovasi rumah, bisa digunakan untuk perbaikan genteng, perbaikan sanitasi, dan lain-lain,” jelas Setiyo.
Selain membiayai renovasi, BTN juga membuka peluang pendanaan bagi kontraktor dan produsen material genteng. Pemerintah mendorong munculnya produk atap yang ramah lingkungan dan berkualitas.
Namun, Setiyo menegaskan bahwa pengembangan material genteng membutuhkan proses riset yang panjang.
“Karena ini spesifik, biasanya perlu R&D (research and development), produsen plafon nggak cuma langsung cetak-cetak, nggak. Mesti diuji coba,” tuturnya.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat industri genteng nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Pemda Mulai Larang Atap Seng di Hunian Baru
Di tingkat daerah, kebijakan gentengisasi mulai diterapkan melalui regulasi teknis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang lebih dulu menindaklanjuti arahan Presiden.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar rumah dan rumah susun baru milik Pemprov DKI tidak lagi menggunakan atap seng maupun asbes.
“Saat ini, arahan ini masih berupa perintah internal dari Gubernur untuk pembangunan hunian baru milik Pemprov DKI Jakarta,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim.
Chico menjelaskan bahwa larangan tersebut didasari pertimbangan kesehatan, kenyamanan, dan estetika kota.
“Gubernur Pramono menyatakan bahwa atap seng sudah tidak sesuai lagi untuk hunian yang dibangun oleh pemerintah, terutama di Jakarta yang ingin lebih tertata, aman, sehat, dan indah,” ucapnya.
Menurut Pemprov DKI, genteng mampu membuat ruangan lebih sejuk dan mendukung citra kota yang bersih. Selain itu, penggunaan seng di Jakarta dinilai tidak terlalu dominan sehingga transisi relatif lebih mudah.
Pramono menegaskan kebijakan tersebut akan diterapkan secara bertahap pada seluruh proyek hunian baru.
“Saya akan memerintahkan untuk rumah-rumah susun baru atau rumah-rumah baru yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta sudah tidak boleh lagi pakai seng,” ujarnya.
Sinergi Pusat dan Daerah Percepat Gentengisasi
Data Badan Pusat Statistik 2021 menunjukkan genteng masih menjadi material atap paling dominan secara nasional, dengan penggunaan mencapai 55,86 persen. Namun, di sejumlah daerah, seng dan material lain masih mendominasi.
Melalui program gentengisasi, pemerintah berupaya memperkecil kesenjangan tersebut. Sinergi antara pemerintah pusat, BTN, pemerintah daerah, dan industri material menjadi kunci percepatan.
Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan pabrik genteng baru untuk memenuhi kebutuhan nasional. Prabowo menilai biaya produksi genteng relatif terjangkau dan dapat menyerap tenaga kerja lokal.
Dengan dukungan pembiayaan, regulasi daerah, dan penguatan industri, gentengisasi diharapkan tidak berhenti sebagai wacana. Program ini diproyeksikan menjadi salah satu fondasi pembangunan perumahan yang lebih layak, sehat, dan berkelanjutan.