Beritanda.com – Pengembangan PLTN Indonesia mulai dinilai relevan di tengah agenda transisi energi dan target penurunan emisi nasional. Namun, kalangan akademisi menilai tantangan utama pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir bukan terletak pada teknologi, melainkan pada penentuan lokasi, aspek keamanan, serta edukasi publik.
Isu ini mengemuka dalam diskusi akademik di Surabaya yang membahas arah kebijakan energi di era Presiden Prabowo Subianto.
Isu Lokasi dan Infrastruktur Jadi Tantangan Awal
Kalangan akademisi menilai pengembangan PLTN Indonesia menghadapi tantangan kompleks sejak tahap perencanaan. Peneliti Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Ary Bachtiar Krishna Putra, menyebut persoalan utama bukan pada kesiapan teknologi.
“Tantangan utama pengembangan PLTN di Indonesia bukan pada teknologinya, melainkan pada penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, dan integrasi dengan kawasan industri,” kata Ary.
Menurutnya, lokasi pembangunan PLTN harus mempertimbangkan aspek geologi, kedekatan dengan pusat industri, serta kesiapan jaringan transmisi listrik. Tanpa perencanaan matang, proyek strategis energi berpotensi menghadapi hambatan implementasi.
Ary juga menyoroti masih kuatnya persepsi negatif masyarakat terhadap nuklir. Padahal, teknologi reaktor saat ini telah mengalami perkembangan signifikan dibandingkan masa lalu.
“Teknologi sekarang jauh lebih aman dibanding masa lalu. Sistemnya makin otomatis, kontrolnya ketat, dan ketergantungan pada faktor manusia semakin kecil,” ujarnya.
Keamanan dan Stigma Lingkungan
Isu keamanan menjadi sorotan penting dalam pembahasan PLTN Indonesia. Ary menegaskan bahwa pembangkit nuklir modern justru memiliki risiko lingkungan yang lebih rendah dibanding pembangkit berbasis fosil.
“Nuklir sering diserang lewat isu lingkungan, padahal kalau dibandingkan, pembangkit fosil justru jauh lebih mencemari,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa secara proses, PLTN tidak menghasilkan emisi karbon dioksida. Energi panas dari reaksi nuklir hanya digunakan untuk memutar turbin, sehingga relevan dengan komitmen pengurangan emisi nasional.
Meski demikian, ia menilai stigma lama tentang bahaya nuklir masih menjadi penghalang besar. Narasi ketakutan kerap berkembang tanpa pemahaman utuh tentang standar keselamatan yang diterapkan saat ini.
Edukasi Publik Dinilai Krusial
Dosen dan peneliti kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya, Ahmad Nizar Hilmi, menilai edukasi publik menjadi kunci keberhasilan PLTN Indonesia. Pemerintah dinilai perlu menyampaikan informasi secara terbuka agar masyarakat memahami risiko dan manfaat energi nuklir.
“Ada dua jenis mitigasi bencana: struktural dan non-struktural. Indonesia selama ini lebih fokus ke mitigasi struktural, padahal edukasi publik atau mitigasi non-struktural sangat penting,” kata Nizar.
Menurutnya, tanpa edukasi yang memadai, resistensi sosial dapat menghambat pembangunan PLTN. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan aspek keselamatan, teknologi yang digunakan, serta tata kelola proyek.
Nizar juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam kebijakan energi strategis. Ia meminta pemerintah menjelaskan siapa saja aktor industri yang terlibat dalam proyek nuklir.
“Dari perspektif ekonomi politik, kita juga perlu bertanya: siapa yang memegang tender, siapa penyedia teknologinya, dan siapa aktor industri di balik kebijakan tersebut,” ujarnya.
Cadangan Uranium dan Agenda Transisi Energi
Dalam konteks jangka panjang, PLTN Indonesia dinilai memiliki peluang strategis. Indonesia disebut memiliki cadangan uranium cukup besar di Kalimantan Barat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
Nizar menilai pembahasan energi nuklir semakin relevan seiring target transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Namun, ia menegaskan bahwa aspek keamanan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pembangunan.
Dengan kombinasi perencanaan lokasi yang tepat, penguatan sistem keamanan, serta edukasi publik yang konsisten, pengembangan PLTN Indonesia dinilai memiliki peluang untuk diterima masyarakat dan mendukung kemandirian energi nasional.