Beritanda.com – Pelemahan rupiah kembali mencetak rekor baru setelah sempat menembus Rp17.612 per dolar AS pada perdagangan 15 Mei 2026. Di tengah tekanan kurs yang melampaui asumsi APBN 2026, pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar justru memantik perdebatan baru soal sejauh mana pemerintah membaca dampak riil pelemahan mata uang nasional.
Secara teknis, warga desa memang tidak bertransaksi menggunakan dolar AS. Namun para ekonom menilai logika ekonomi modern jauh lebih kompleks. Pelemahan rupiah memengaruhi harga energi, bahan baku industri, biaya logistik, hingga harga kebutuhan pokok yang akhirnya menjalar ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pedesaan.
“Mau dolar berapa ribu kek, kalian di desa-desa tidak pakai dollar. Yang pusing itu yang suka ke luar negeri,” kata Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Sabtu, 16 Mei 2026.
Pernyataan itu muncul ketika pasar sedang gelisah. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp17.597 per dolar AS setelah sempat menyentuh intraday tertinggi di Rp17.612. Level ini terpaut lebih dari Rp1.000 dibanding asumsi kurs APBN 2026 yang dipatok di Rp16.500 per dolar AS.
Bagi pasar, selisih itu bukan sekadar angka psikologis. Itu menandakan tekanan serius terhadap postur fiskal negara.
Ketika Pasar Menguji Keyakinan Pemerintah
Bank Indonesia bergerak agresif menahan gejolak. Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan menyebut intervensi dilakukan secara simultan di empat pusat keuangan global.
“Hong Kong kami intervensi, Singapura kami intervensi, London kami intervensi, New York kami intervensi. Itu namanya bukan business as usual, itu all out,” ujar Perry.
Namun tekanan belum sepenuhnya reda. Cadangan devisa Indonesia terus turun dalam empat bulan terakhir, dari USD 154,6 miliar pada Januari menjadi USD 146,2 miliar pada April 2026.
Secara nominal angka itu masih aman. Tetapi tren penurunannya mengirim sinyal bahwa biaya mempertahankan stabilitas kurs tidak murah.
Ekonom Universitas Andalas Hefrizal Handra menilai pelemahan rupiah kali ini tidak semata dipicu sentimen eksternal seperti konflik Timur Tengah atau suku bunga tinggi The Fed.
“Tekanan global saat ini tidak lagi bersifat sementara, tetapi cenderung persisten. Ini yang membuat tekanan terhadap pasar keuangan domestik berlangsung lebih panjang,” katanya.
Dampaknya Tetap Sampai ke Desa
Di sinilah kritik terhadap narasi pemerintah muncul.
Kenaikan kurs dolar otomatis memperbesar biaya impor energi. Saat harga minyak mentah dunia sudah menembus USD101 per barel, Indonesia membutuhkan lebih banyak devisa untuk membayar impor.
Konsekuensinya bisa menjalar ke subsidi energi, ongkos distribusi pangan, harga pupuk, tarif transportasi, hingga biaya produksi sektor pertanian dan UMKM desa.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan pelemahan kurs terutama menghantam sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
“Salah satu yang impor yang kita khawatirkan adalah komoditas-komoditas yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Artinya, sekalipun warga desa tak memegang dolar secara fisik, mereka tetap menanggung efeknya lewat kenaikan harga barang sehari-hari.
Di titik ini, pasar tidak sedang memperdebatkan apakah fundamental ekonomi Indonesia kuat atau tidak. Pasar sedang menunggu apakah pemerintah punya strategi konkret di luar retorika optimisme.
Jika tekanan global bertahan dan intervensi moneter terus menggerus devisa, maka pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah rakyat desa memakai dolar atau tidak, melainkan seberapa lama daya beli mereka mampu bertahan saat rupiah terus melemah.