Beritanda.com – Peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026 di Jakarta berlangsung terbelah. Sekitar 400 ribu massa buruh memadati kawasan Monas bersama Presiden Prabowo Subianto, sementara sekitar 10 ribu buruh lainnya menggelar aksi tandingan di depan Gedung DPR. Perbedaan sikap ini mencerminkan dinamika baru gerakan buruh di tengah tekanan ekonomi dan gelombang PHK.
Di satu sisi, pemerintah meluncurkan sejumlah kebijakan pro-buruh secara langsung di panggung May Day. Namun di sisi lain, kritik muncul bahwa peringatan ini bergeser dari aksi perjuangan menjadi seremoni politik.
Monas Jadi Panggung, DPR Jadi Arena Perlawanan
Dua lokasi utama menjadi simbol kontras May Day 2026:
| Lokasi | Perkiraan Massa | Karakter Aksi |
|---|---|---|
| Monas | ± 400.000 | Perayaan bersama Presiden |
| DPR/MPR | ± 10.000 | Aksi demonstrasi kritis |
Di Monas, massa buruh dari berbagai daerah hadir dalam suasana yang cenderung kondusif. Presiden Prabowo bahkan mencuri perhatian saat melempar kemeja safari yang dikenakannya ke arah massa—momen yang langsung viral dan memicu euforia.
Sebaliknya di DPR, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menggelar aksi dengan membawa spanduk “Buruh Bukan Tumbal Krisis”. Ketua KASBI Sunarno menyebut perayaan di Monas sarat kooptasi kekuasaan.
“Perayaan May Day di Monas menurut kami syarat dengan narasi mainstream dan kooptasi kekuasaan,” ujar Sunarno.
Kebijakan Langsung Diumumkan, Tapi Tidak Semua Tuntas
Di tengah euforia, pemerintah mengumumkan sejumlah kebijakan strategis:
- Satgas Mitigasi PHK (Keppres No. 10/2026)
- Perlindungan pekerja ojol (Perpres No. 27/2026)
- Ratifikasi Konvensi ILO 188
- Anggaran perlindungan sosial Rp 500 triliun
- Program 1 juta rumah buruh
Salah satu yang paling disorot adalah kebijakan untuk pekerja transportasi online. Pemerintah menetapkan potongan maksimal aplikator menjadi 8%, lebih rendah dari tuntutan buruh sebesar 10%.
“Kalian minta 10 persen? Saya tidak setuju. Harus di bawah 10 persen,” tegas Prabowo Subianto di atas panggung.
Namun, tidak semua tuntutan buruh langsung dijawab. Isu besar seperti penghapusan outsourcing total, pajak THR, hingga revisi undang-undang ketenagakerjaan masih dalam proses pembahasan.
Gerakan Buruh Terbelah, Dampak Jangka Panjang Mengintai
May Day tahun ini memperlihatkan fragmentasi gerakan buruh yang semakin nyata. Sebagian memilih jalur dialog dengan pemerintah, sementara lainnya tetap mempertahankan tekanan jalanan.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai pertemuan dengan Presiden membuka ruang harapan.
“Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh,” ujarnya.
Namun kritik datang dari berbagai pihak yang menilai implementasi tetap menjadi tantangan utama.
“Masalah kita bukan pada visi Presiden, melainkan pelaksanaan di lapangan,” kata Sidarta dari FSP LEM SPSI.
Perubahan format May Day dari aksi tekanan menjadi perayaan bersama pemerintah berpotensi mengubah peta relasi kekuatan buruh ke depan. Di satu sisi, akses langsung ke pengambil kebijakan bisa mempercepat realisasi tuntutan. Namun di sisi lain, ada risiko melemahnya daya tawar jika gerakan kehilangan independensi.
Selain itu, keberhasilan kebijakan yang diumumkan hari ini akan sangat bergantung pada implementasi nyata bukan sekadar komitmen di atas panggung.
Jika tidak diikuti eksekusi yang konsisten, momentum besar May Day 2026 bisa berakhir sebagai simbol politik, bukan titik balik kesejahteraan buruh.