Beritanda.com – Israel menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Somaliland pada Jumat (26/12), wilayah yang memisahkan diri dari Somalia sejak 1991. Pengakuan ini diumumkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, disertai undangan kenegaraan kepada Presiden Abdirahman Mohamed Abdullahi.
Langkah tersebut memantik kecaman dari Somalia, Uni Afrika, dan sejumlah negara kawasan.
Deklarasi yang Memecah Kebisuan 34 Tahun
Keputusan Israel diumumkan sehari setelah penandatanganan deklarasi pengakuan timbal balik antara kedua negara. Netanyahu menyebut langkah ini sejalan dengan semangat normalisasi Abraham Accords.
“Deklarasi ini sesuai dengan semangat Abraham Accords, yang ditandatangani atas inisiatif Presiden [Amerika Serikat Donald] Trump,” kata Netanyahu, seperti dikutip Reuters.
Paket Kerja Sama Strategis
Israel dan Somaliland langsung menatap kolaborasi di empat sektor: pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Bagi Israel, ini bukan sekadar pengakuan simbolis, tetapi pintu masuk ke Tanduk Afrika.
Somaliland merespons antusias. Dalam pernyataan terpisah, Abdullahi menegaskan arah kebijakan luar negerinya. Ia juga menekankan komitmen jangka panjang: kemitraan, kemakmuran, dan stabilitas lintas benua.
Somalia: Pelanggaran Hukum dan Kedaulatan
Pemerintah Somalia menyebut pengakuan itu melanggar hukum internasional dan serangan yang disengaja terhadap kedaulatan mereka.
Somalia menegaskan bahwa Somaliland tetap bagian integral dari negaranya. Setiap hubungan bilateral tanpa persetujuan pusat dianggap bentuk delegitimasi.
Kecaman Regional Menggema
Mesir, Turki, dan Djibouti kompak bersuara, para menteri luar negeri menilai pengakuan atas wilayah separatis membuka preseden berbahaya.
Peringatan mereka mengarah pada konsekuensi besar yakni potensi retaknya peta stabilitas kawasan.
Di sisi lain, Djibouti yang berbatasan langsung dengan Somaliland ikut menegaskan dukungan pada keutuhan Somalia.
Uni Afrika dan Sikap Konsisten Benua
Uni Afrika, lewat Komisi-nya, kembali menolak mengakui kemerdekaan Somaliland. Lembaga itu memandang pengakuan sepihak berisiko menyalakan bara ketidakstabilan baru di Afrika.
Narasi mereka konsisten sejak 1991: solusi politik harus lewat dialog dengan pemerintah Somalia, bukan lewat dukungan eksternal yang mem-bypass kedaulatan negara induk.