Beritanda.com – Amien Rais mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui video yang diunggah pada 30 April 2026. Pernyataan itu memicu respons keras pemerintah, dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyebut narasi dalam video tersebut sebagai hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian.
Pernyataan Amien Rais Picu Kontroversi
Dalam video berjudul “Jauhkan Istana dari Skandal Moral” di kanal YouTube resminya, Amien Rais menyampaikan sejumlah tudingan serius terhadap Teddy Indra Wijaya serta kedekatannya dengan Presiden Prabowo.
“Saya usulkan, Bapak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan, melepaskan diri dari lendotannya si Teddy,” ujar Amien Rais.
Ia juga menyebut tudingan terkait orientasi seksual Teddy berdasarkan opini publik, serta mengaitkannya dengan isu moral dalam pemerintahan. Selain itu, Amien mengkritik sikap diam para tokoh agama yang dinilai tidak merespons isu tersebut.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap video perayaan ulang tahun Teddy di Paris yang sebelumnya viral, sehingga memperbesar perhatian terhadap lingkaran dalam Istana.
Pemerintah Tegas: Hoaks dan Provokasi
Pemerintah merespons cepat. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa konten video tersebut tidak berdasar.
“Komdigi menegaskan bahwa isi video tersebut adalah hoaks, fitnah serta mengandung ujaran kebencian.” kata Meutya dalam pernyataan resmi, 1 Mei 2026.
Menurutnya, narasi yang dibangun tidak memiliki dasar fakta dan berpotensi memprovokasi kegaduhan publik serta merendahkan martabat pimpinan negara.
Sejumlah kelompok pendukung pemerintah juga ikut bereaksi. Aliansi Barisan Prabowo (ABP) menilai pernyataan Amien Rais sudah melampaui batas kritik politik.
“Ucapan Amien Rais bukan lagi kritik, melainkan tuduhan keji tanpa dasar,” ujar Supriyanto, Ketua DPP ABP.
Organisasi relawan Logis 08 turut mengecam keras dan menyebut pernyataan tersebut berbahaya karena dapat memicu disinformasi di ruang publik.
Geser Batas Kritik ke Ranah Hukum
Kontroversi ini menyoroti pergeseran batas antara kritik politik dan potensi pelanggaran hukum di ruang digital. Pemerintah secara eksplisit mengaitkan narasi dalam video tersebut dengan unsur pelanggaran, termasuk kemungkinan terkait regulasi seperti UU ITE.
Di sisi lain, hingga kini pihak Istana maupun Teddy Indra Wijaya belum memberikan tanggapan langsung atas pernyataan Amien Rais tersebut.
Secara lebih luas, polemik ini memicu tiga dampak utama:
- Politik: Memanaskan relasi antara tokoh oposisi kultural dan pemerintah
- Hukum: Muncul wacana pelaporan terhadap Amien Rais
- Sosial: Perdebatan soal batas kebebasan berpendapat vs fitnah
Di luar substansi tudingan, isu ini juga membuka kembali perhatian publik terhadap transparansi dan dinamika di lingkaran dalam kekuasaan, terutama setelah viralnya video aktivitas pejabat di luar negeri.