Beritanda.com – Aplikasi Nyari Gawe milik Pemprov Jawa Barat mencatat lebih dari 518 ribu pengguna dalam enam bulan, sekaligus diposisikan sebagai alat untuk memutus praktik pungli dalam rekrutmen kerja.
Dari Platform Digital ke Alat Reformasi Rekrutmen
Sejak diluncurkan pada 9 Oktober 2025, aplikasi Nyari Gawe tidak hanya hadir sebagai platform pencari kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal merancangnya sebagai intervensi langsung terhadap praktik rekrutmen yang selama ini kerap dikeluhkan tidak transparan.
Dalam praktik sebelumnya, proses melamar kerja sering kali melibatkan perantara, rekomendasi informal, hingga pungutan liar. Skema ini membuat akses kerja menjadi tidak merata, terutama bagi pencari kerja tanpa koneksi.
“Aplikasi ketenagakerjaan ‘Nyari Gawe’ diluncurkan untuk menghilangkan sistem pungli atau permainan antara HRD, tokoh masyarakat dan calon pekerja. Warga lokal akan menjadi prioritas untuk diterima kerja di pabrik atau perusahaan terdekat” Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dengan sistem digital, proses lamaran kini tercatat dan bisa dipantau. Perusahaan juga diminta mengakses kandidat langsung dari database tanpa perantara.
Lonjakan Pengguna Percepat Perubahan Sistem
Antusiasme masyarakat terlihat dari angka pendaftar yang tembus 518.213 orang per 10 April 2026. Dalam rata-rata bulanan, sekitar 86 ribu orang bergabung ke platform ini.
Di sisi lain, sistem mulai mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri. Hingga April 2026, terdapat 337 judul lowongan dari 71 perusahaan yang tersedia di dalam aplikasi.
“Ada 337 judul lowongan kerja yang bisa dilamar, mulai chef, telemarketing, staf akunting, hingga dokter umum” Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.
Berbagai jenis pekerjaan tersebut mencerminkan kebutuhan lintas sektor, dari jasa hingga industri kesehatan.
Transparansi Jadi Kunci, AI Mulai Berperan
Nyari Gawe juga mengandalkan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk mencocokkan profil pelamar dengan kebutuhan perusahaan. Fitur ini dirancang untuk mempercepat proses seleksi sekaligus mengurangi subjektivitas.
Selain itu, akses terbuka terhadap lowongan membuat pelamar bisa melihat peluang secara langsung tanpa harus melalui jalur tidak resmi. Mekanisme ini mempersempit ruang praktik pungli yang sebelumnya sulit dilacak.
Pemerintah daerah juga mendorong perusahaan untuk menjaga transparansi dalam setiap tahapan seleksi. Proses yang sebelumnya tertutup kini mulai terdokumentasi secara digital.
Dampak Sosial: Akses Lebih Luas, Tekanan Baru bagi Sistem
Perubahan ini membuka peluang bagi pencari kerja dari berbagai latar belakang, mulai dari lulusan SMA hingga sarjana. Bahkan, pendaftar tidak hanya berasal dari wilayah seperti Karawang, Subang, dan Bandung, tetapi juga dari luar Jawa Barat.
Di satu sisi, akses yang semakin terbuka memperluas kesempatan kerja. Namun di sisi lain, lonjakan pengguna juga menjadi tantangan tersendiri bagi sistem dan perusahaan dalam menyaring kandidat secara efektif.
Meski begitu, arah kebijakan ini menunjukkan pergeseran penting: rekrutmen kerja tidak lagi bergantung pada jaringan informal, melainkan mulai bergerak ke sistem yang lebih terbuka dan terukur.