Beritanda.com – Pengadaan motor listrik Emmo JVX GT untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perhatian karena di satu sisi menawarkan spesifikasi mumpuni, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan soal harga dan proses pengadaan.
Spesifikasi Tangguh untuk Medan Berat
Sekilas, Emmo JVX GT bukan motor listrik biasa. Desainnya mengarah ke segmen adventure atau trail, dengan ground clearance mencapai 320 mm angka yang tergolong tinggi untuk kendaraan operasional harian.
Motor ini dibekali tenaga puncak 7.000 watt dengan kecepatan maksimal 80 km/jam. Dalam sekali pengisian, jarak tempuhnya mencapai 70 km, dan bisa dua kali lipat jika menggunakan baterai tambahan.
Kapasitas angkut hingga 200 kg serta ban dual purpose membuatnya siap melibas berbagai kondisi jalan, termasuk medan tidak rata. Sistem pengereman double disc dengan CBS juga menambah aspek keselamatan.
Dengan spesifikasi tersebut, Emmo JVX GT secara teknis dinilai cukup layak untuk operasional lapangan, terutama di wilayah dengan akses sulit.
Harga Lebih Murah dari Pasar, Tapi Tetap Dipertanyakan
Di atas kertas, harga pengadaan motor ini terlihat kompetitif. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut angka Rp42 juta per unit, lebih rendah dari harga pasar yang berada di kisaran Rp 56,8 juta.
Sementara itu, dalam e-katalog pemerintah (Inaproc), harga tercatat sekitar Rp 49,95 juta per unit, masih berstatus off the road. Artinya, biaya administrasi tambahan belum termasuk dalam angka tersebut.
Namun, polemik muncul ketika produk ini dibandingkan dengan versi serupa dari luar negeri. Investigasi menemukan bahwa motor ini memiliki kesamaan platform dengan model asal China yang dijual di kisaran Rp 8–10 juta.
Perbandingan ini memicu pertanyaan publik mengenai kewajaran harga, meski tidak sepenuhnya bisa disamakan karena faktor garansi, distribusi, hingga tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang mencapai 48,5%.
Antara Kualitas Produk dan Proses Pengadaan
Di tengah perdebatan harga, isu lain muncul dari sisi pengadaan. Ribuan unit motor yang sudah dibeli diketahui belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Kondisi ini menimbulkan risiko inefisiensi, mulai dari biaya penyimpanan hingga potensi penurunan nilai aset sebelum digunakan.
Di sisi lain, rekam jejak vendor juga ikut disorot. Perusahaan yang terlibat dalam distribusi disebut pernah terkait dalam pemeriksaan kasus bantuan sosial oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski tidak serta-merta terkait langsung dengan pengadaan ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menyinggung prioritas anggaran dalam program MBG.
“Tahun lalu sempat kita tidak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor… Yang paling penting kan makanannya. Itu yang harus dipastikan dulu terpenuhi dengan baik.” ujar Purbaya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa fokus utama program seharusnya berada pada pemenuhan gizi, bukan pada pengadaan aset pendukung yang berisiko tidak optimal pemanfaatannya.
Perspektif Utuh: Layak Secara Teknis, Tapi Perlu Evaluasi
Jika dilihat secara objektif, Emmo JVX GT menawarkan spesifikasi yang cukup solid untuk kendaraan operasional. Namun, kesesuaian antara desain motor trail dengan kebutuhan distribusi di wilayah perkotaan masih menjadi tanda tanya.
Selain itu, selisih harga dengan produk serupa di pasar global serta kondisi motor yang belum dimanfaatkan menambah kompleksitas persoalan.
Situasi ini menunjukkan bahwa dalam pengadaan barang pemerintah, kualitas produk saja tidak cukup. Transparansi, efisiensi, dan kesesuaian kebutuhan menjadi faktor yang sama pentingnya.
Ketika ketiga aspek tersebut tidak berjalan seimbang, polemik seperti ini hampir selalu muncul ke permukaan.