Beritanda.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pencairan anggaran pengadaan kapal, Selasa (10/2/2026), melalui unggahan media sosial. Pernyataan itu muncul setelah Purbaya mempertanyakan belum adanya pesanan kapal ke industri galangan nasional, meski dana disebut sudah cair. Polemik ini terjadi di tengah rencana pemerintah memperkuat sektor maritim dan peremajaan armada perikanan nasional.
Perang Pernyataan Soal Anggaran Kapal
Ketegangan antar kementerian mencuat setelah Sakti Wahyu Trenggono membantah klaim Menteri Keuangan terkait dana kapal.
Melalui akun Instagram pribadinya, Trenggono mempertanyakan kebenaran informasi pencairan anggaran yang disampaikan Purbaya.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan,” tulis Trenggono.
Pernyataan tersebut langsung menyedot perhatian publik karena disampaikan secara terbuka.
Trenggono menilai informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia meminta Kementerian Keuangan melakukan pengecekan internal sebelum menyampaikan pernyataan ke publik.
Menurutnya, polemik ini seharusnya tidak terjadi jika koordinasi berjalan optimal.
Asal Dana Dipersoalkan, APBN atau Pinjaman Asing
Trenggono menegaskan bahwa proyek pembangunan kapal tidak sepenuhnya bersumber dari anggaran negara. Ia menyebut pendanaan berasal dari skema pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris.
“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tegasnya.
Pernyataan ini membantah klaim bahwa Kemenkeu telah mengucurkan dana langsung ke KKP.
View this post on Instagram
Dalam catatan kerja sama bilateral, Indonesia dan Inggris memang menyepakati pembangunan lebih dari 1.500 kapal ikan. Nilai investasi kerja sama tersebut mencapai sekitar Rp 91 triliun.
Pemerintah menargetkan produksi kapal dilakukan di dalam negeri. Program ini juga diproyeksikan menyerap ratusan ribu tenaga kerja.
Purbaya Soroti Minimnya Order Galangan Lokal
Polemik bermula dari pernyataan Purbaya dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia. Ia mengaku heran karena industri galangan belum menerima pesanan dari KKP.
Padahal, menurutnya, anggaran pengadaan kapal telah disiapkan.
“Berapa dari Anda yang sudah menerima order dari KKP? Kan aneh, enggak masuk akal, uangnya gue keluarin,” ujar Purbaya.
Ia menilai kondisi tersebut merugikan industri nasional. Purbaya juga menyinggung ribuan kapal berusia di atas 25 tahun yang harus segera diganti.
Berdasarkan arahan Presiden, terdapat sekitar 2.491 kapal yang masuk kategori tua. Namun, kapasitas galangan domestik dinilai masih terbatas.
Purbaya bahkan membuka opsi subsidi jika biaya produksi dinilai terlalu mahal. Syaratnya, KKP tidak kembali membeli kapal dari luar negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya saing industri nasional. Di sisi lain, Trenggono menyoroti kebijakan impor kapal bekas yang menekan permintaan kapal lokal.
Ia menilai belanja pemerintah belum optimal mendukung industri galangan. Polemik ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian.
Konflik terbuka juga berpotensi menghambat realisasi program peremajaan armada. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk meredam polemik.
Koordinasi antarlembaga dinilai menjadi kunci keberhasilan program maritim nasional.