Beritanda.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada bos BUMN yang dinilai melakukan pengelolaan tidak efisien dan merugikan negara, Senin (2/2/2026). Peringatan itu disampaikan dalam Rakornas Kepala Daerah 2026 di Sentul, Jawa Barat.
Prabowo menegaskan pimpinan BUMN yang terbukti melakukan “akal-akalan” siap berhadapan dengan Kejaksaan Agung.
Prabowo Sentil Bos BUMN Lama
Di hadapan para kepala daerah, Prabowo secara terbuka menyinggung praktik pengelolaan BUMN yang dinilainya bermasalah sejak lama. Ia menyebut banyak bos BUMN sebelumnya menikmati jabatan tanpa mempertanggungjawabkan kerugian negara.
“Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sindiran langsung kepada bos BUMN yang dianggap memanfaatkan sistem pengelolaan lama. Prabowo menilai kondisi itu tidak masuk akal dan membuka celah penyimpangan.
Ia menekankan, era pembiaran sudah berakhir. Pimpinan BUMN yang terlibat praktik merugikan negara tidak akan dibiarkan lepas tangan.
Ancaman Panggilan Kejaksaan
Prabowo menyatakan peringatannya bukan sekadar retorika. Ia menegaskan aparat penegak hukum akan dilibatkan jika ditemukan pelanggaran.
“Saya katakan pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab jangan enak-enak aja kau. Siap-siap kau dipanggil Kejaksaan,” ujar Prabowo.
Ancaman tersebut diarahkan langsung kepada bos BUMN yang dinilai tidak menjalankan amanah pengelolaan kekayaan negara. Prabowo menegaskan tanggung jawab jabatan tidak berhenti setelah masa tugas berakhir.
Ia juga menepis anggapan bahwa dirinya hanya berani berbicara di mimbar. Prabowo mengaku tidak gentar menghadapi pihak mana pun.
“Kan mereka ngejek Prabowo tuh hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lu! Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan tuhan maha besar,” katanya.
Aset Negara Disatukan di Bawah Danantara
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan alasan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Lembaga ini menjadi pengelola utama seluruh aset BUMN yang sebelumnya tersebar di berbagai perusahaan.
“Saya sudah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam 1 manajemen dalam satu pengelolaan yang nilainya US$ 1 triliun. Lengkapnya US$ 1.040 miliar asset under management,” kata Prabowo.
Menurutnya, penyatuan aset tersebut menjadi langkah penting untuk menutup celah inefisiensi. Pengelolaan terpusat dinilai lebih transparan dan mudah diawasi.
Prabowo menegaskan Danantara dibentuk agar negara memiliki kendali penuh atas kekayaan strategis. Dengan sistem baru ini, praktik yang merugikan negara diharapkan tidak terulang.
Peringatan Tegas untuk Era Baru BUMN
Pernyataan keras Prabowo menjadi sinyal kuat perubahan tata kelola BUMN. Bos BUMN tidak lagi diposisikan sebagai elite yang kebal hukum.
Pemerintah menegaskan bahwa jabatan di BUMN adalah amanah publik. Setiap penyimpangan akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara administrasi maupun hukum.
Langkah ini menandai dimulainya era pengawasan ketat terhadap BUMN. Prabowo menegaskan keberpihakannya hanya kepada rakyat Indonesia dan kepentingan negara.