Beritanda.com – Seluruh sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 dipastikan telah ditangkap militer Israel saat berlayar menuju Jalur Gaza. Penangkapan terjadi dalam operasi pencegatan di perairan internasional Mediterania Timur dekat Siprus, memicu respons keras pemerintah Indonesia yang kini menempuh jalur diplomasi darurat melalui negara ketiga.
Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi seluruh WNI terdiri dari 4 jurnalis dan 5 relawan kemanusiaan. Hingga Rabu 20 Mei 2026 pagi, belum ada kepastian kapan mereka dibebaskan.
Kasus ini menjadi ujian diplomatik serius bagi Indonesia. Absennya hubungan resmi dengan Israel membuat proses perlindungan warga negara harus dilakukan melalui jalur tidak langsung, termasuk lewat Turki, Mesir, Yordania, dan sejumlah mitra internasional lain.
Misi Global Sumud Flotilla sendiri merupakan gerakan sipil internasional yang bertujuan menembus blokade laut Gaza sambil membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, susu bayi, dan perlengkapan sekolah.
Armada gelombang terbaru berangkat dari Marmaris, Turki, pada 14 Mei 2026 dengan melibatkan sekitar 54 kapal dan peserta dari lebih dari 70 negara.
Sebelum penangkapan massal ini, gelombang pertama armada yang berangkat dari Barcelona pada 12 April 2026 juga sempat dicegat Israel di wilayah perairan Yunani dengan lebih dari 170 peserta ditahan.
Video darurat yang direkam jurnalis Tempo TV Andre Prasetyo Nugroho sempat beredar luas sebelum komunikasi terputus.
“Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah di-intersep atau diculik oleh zionis Israel. Saya meminta video ini disebarluaskan agar mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri.” ujar Andre Prasetyo Nugroho.
Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras tindakan tersebut.
“Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.” kata Jubir I Kemlu RI Yvonne Mewengkang.
Pemerintah juga telah mengaktifkan koordinasi lintas perwakilan diplomatik, termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul.
Dilema Diplomatik Indonesia
Insiden ini menyoroti keterbatasan diplomasi Indonesia ketika menghadapi kasus darurat yang melibatkan Israel.
Karena tidak memiliki hubungan diplomatik langsung, komunikasi pembebasan WNI harus melalui negara perantara. Jalur ini memperpanjang proses verifikasi lokasi tahanan sekaligus memperlambat akses perlindungan konsuler.
Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengakui hambatan tersebut.
“Sampai hari ini masih sulit menghubungi WNI yang ditangkap tentara Israel.” ujar Yusril.
Situasi ini menempatkan pemerintah pada tekanan publik besar untuk memastikan keselamatan para WNI sekaligus menjaga posisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung Palestina.
Dampak Lebih Luas
Insiden ini bukan sekadar penahanan relawan sipil.
Penangkapan jurnalis Indonesia di perairan internasional membuka perdebatan serius soal kebebasan pers, perlindungan sipil dalam konflik bersenjata, serta legalitas intersepsi kapal bantuan kemanusiaan menurut hukum internasional.
Sejumlah organisasi pers nasional menilai tindakan ini dapat menjadi preseden buruk jika tidak mendapat tekanan internasional memadai.
Kasus ini juga mengingatkan dunia pada tragedi Mavi Marmara 2010, ketika armada kemanusiaan menuju Gaza diserang dan menewaskan 10 aktivis.
Untuk saat ini, seluruh sembilan WNI masih berstatus ditahan dan upaya pembebasan terus berlangsung melalui tekanan diplomatik internasional.