Beritanda.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat hingga April 2026, mendekati target 82,9 juta orang. Namun di balik capaian besar tersebut, pemerintah justru menangguhkan lebih dari 1.700 dapur SPPG akibat pelanggaran serius, mulai dari kecurangan hingga standar sanitasi yang belum terpenuhi.
Kontras ini memperlihatkan dua wajah program MBG: ekspansi masif di satu sisi, dan persoalan kualitas di sisi lain.
| Aspek | Capaian vs Masalah |
|---|---|
| Penerima manfaat | 62 juta (target 82,9 juta) |
| SPPG aktif | 24.000–26.800 unit |
| SPPG disuspend | 1.700–1.780 unit |
| Kasus keracunan | 10.000+ kasus (2025) |
| Anggaran | Rp 268 triliun |
Ekspansi Cepat, Pengawasan Tertinggal?
Sejak diluncurkan awal 2025, MBG berkembang sangat cepat dengan target puluhan ribu dapur di seluruh Indonesia. Setiap SPPG bahkan mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan.
Namun, kecepatan ekspansi ini memunculkan celah pengawasan.
Fakta di lapangan menunjukkan:
- Hanya sekitar 32% SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
- Ribuan dapur belum memiliki sistem pengolahan limbah (IPAL)
- Kecurangan mitra seperti pengurangan porsi makanan dan markup harga masih terjadi
“SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.
Selain masalah administratif, praktik kecurangan menjadi sorotan utama. Dalam beberapa kasus, porsi makanan dikurangi secara ekstrem demi efisiensi biaya.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Masalah kualitas ini berdampak langsung pada persepsi publik. Survei internal menunjukkan sekitar 52% anak tidak menyukai rasa dan kualitas makanan MBG.
Di sisi lain, kasus keracunan massal yang mencapai lebih dari 10.000 korban sepanjang 2025 memperburuk situasi. Hingga kini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah sistem pengawasan mampu mengejar skala program yang terus membesar?
Kritik juga datang dari berbagai pihak. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyarankan agar program difokuskan pada wilayah prioritas seperti daerah dengan angka stunting tinggi, alih-alih ekspansi merata.
Antara Dampak Ekonomi dan Risiko Sistemik
Di luar persoalan kualitas, MBG tetap memberikan dampak ekonomi signifikan:
- Menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja
- Menggerakkan ekonomi lokal melalui belanja bahan baku
- Memberikan efek multiplier hingga 7 kali lipat menurut BPS
Namun, skala anggaran yang besar—Rp268 triliun—juga membawa risiko fiskal.
Sejumlah ekonom menyoroti potensi defisit anggaran jika program dipaksakan mencapai target penuh tanpa perbaikan sistem.
Situasi ini menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan sistem ekonomi besar yang kompleks.
Dalam jangka pendek, pemerintah menghadapi dilema antara menjaga distribusi tetap luas atau memperketat kualitas layanan. Dalam jangka panjang, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh kemampuan memperkuat pengawasan dan menjaga kepercayaan publik.
Langkah suspend terhadap ribuan SPPG menjadi sinyal awal bahwa pemerintah mulai menyadari risiko tersebut. Namun, efektivitas perbaikan ini akan menjadi penentu apakah MBG bisa bertahan sebagai program unggulan, atau justru menjadi beban baru dalam sistem kebijakan publik.