Majalengka, Beritanda.com – APBD Jawa Barat 2026 menghadapi tekanan besar setelah dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat berkurang triliunan rupiah. Kondisi ini membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil langkah penghematan ekstrem demi menjaga stabilitas fiskal daerah. Kebijakan efisiensi ini dilakukan dari level pimpinan hingga satuan kerja pemerintah provinsi.
Tekanan Fiskal Berat di APBD Jabar 2026
Pemprov Jawa Barat kehilangan dana bagi hasil pajak sebesar Rp 2,458 triliun. Di saat yang sama, terdapat sisa kewajiban kegiatan pembangunan 2025 sekitar Rp 600 miliar yang baru bisa dibayarkan pada Januari 2026. KDM menyebut kondisi ini membuat hampir Rp 3 triliun ruang fiskal APBD 2026 menghilang.
“Tahun 2025 hampir ada Rp 600 miliar kegiatan pembangunan yang baru bisa dibayarkan di bulan Januari tahun 2026 sehingga hampir Rp 3 triliun itu dana 2026 mengalami hilang,” kata Dedi, dikutip dari video Instagram.
Beban Tambahan dan Efisiensi Ketat
Selain penurunan transfer pusat, Pemprov Jabar masih harus mencicil utang Pemulihan Ekonomi Nasional hampir Rp 600 miliar per tahun, membiayai Masjid Aljabar Rp 50 miliar per tahun, operasional BIJB Kertajati Rp 100 miliar per tahun, serta menanggung tunggakan iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp 300 miliar.
Untuk menahan laju pemborosan, penghematan dilakukan lewat pengurangan listrik kantor, pemangkasan acara seremonial, hingga pembatasan jamuan. Tahun 2026 hanya dua agenda resmi yang dipertahankan, yakni HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, dengan anggaran konsumsi dipangkas dari Rp 3,5 miliar menjadi Rp 500 juta.
KDM Pangkas Fasilitas Dinas, Pembangunan Tetap Naik
Gubernur KDM juga memangkas fasilitas pribadi, mulai dari penghapusan baju dinas, kendaraan dinas, hingga perjalanan dinas yang sebelumnya mencapai Rp 1,5 miliar lalu turun menjadi Rp 150 juta dan kini dihapus pada 2026. Meski berada dalam tekanan fiskal berat, KDM menegaskan anggaran pembangunan justru meningkat.
“Beban ini cukup berat, tetapi anggaran pembangunan mengalami peningkatan tajam. Contoh kecil saja, alokasi jalan yang dulu Rp 3,5 triliun sekarang menyentuh angka Rp 4,5 triliun. Bukannya turun tapi naik, ditambah belanja lainnya juga mengalami peningkatan,” terang Dedi.