Beritanda.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace sebagai pendekatan realistis untuk mendorong gencatan senjata di Gaza. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada awal Februari 2026, di tengah isu iuran USD1 miliar dan status keanggotaan Indonesia. Pemerintah menegaskan keterlibatan dalam Board of Peace bertujuan memperkuat posisi diplomatik Indonesia dalam konflik Palestina.
Pendekatan Realistis Prabowo dalam Board of Peace
Langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace dinilai sebagai pilihan paling rasional di tengah minimnya alternatif perdamaian di Gaza. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyebut forum tersebut saat ini menjadi satu-satunya opsi konkret yang tersedia.
Dino mengungkapkan penilaian itu setelah bertemu Presiden bersama sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri di Istana, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan tersebut membahas risiko geopolitik, potensi dampak regional, serta posisi Indonesia dalam konflik Palestina.
“Presiden Prabowo itu, mempunyai pendekatan yang realistis. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace (BOP). Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BOP ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” ujar Dino.
Menurut Dino, diskusi bersama Presiden berlangsung terbuka dan dua arah. Setiap risiko, skenario, hingga potensi hambatan diplomatik dibahas secara mendalam sebelum Indonesia memutuskan terlibat dalam Board of Peace.
“Diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada dibilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu. Tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah, jadi bukan satu arah,” kata Dino.
Risiko Politik dan Status Keanggotaan
Meski dinilai realistis, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tetap menyimpan tantangan politik. Dino menegaskan forum tersebut masih bersifat eksperimental dan belum tentu menjadi solusi permanen bagi konflik Palestina.
Ia mengingatkan bahwa Board of Peace bukan “obat mujarab” untuk menghentikan perang di Gaza. Risiko kegagalan diplomasi dan tekanan internasional tetap melekat pada setiap negara anggota, termasuk Indonesia.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak bersifat tetap. Pemerintah membuka opsi untuk menarik diri jika forum tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional.
“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” kata Teddy dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).
Teddy juga memastikan bahwa iuran sebesar USD1 miliar yang dikaitkan dengan Board of Peace diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Indonesia, hingga kini, belum melakukan pembayaran apa pun.
“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ujarnya.
Diplomasi Pragmatis dan Posisi Indonesia
Pemerintah menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bagian dari diplomasi pragmatis yang mengedepankan hasil konkret. Indonesia tidak hanya hadir dalam forum internasional, tetapi juga berupaya memiliki pengaruh langsung dalam proses perdamaian.
Teddy menyebut langkah tersebut sejalan dengan strategi diplomasi Presiden Prabowo yang berfokus pada pencapaian nyata. Dalam satu tahun terakhir, Indonesia mencatat sejumlah capaian strategis, termasuk bergabung dengan BRICS dan memperluas kerja sama ekonomi global.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tegas Teddy.
Selain Indonesia, Board of Peace juga diikuti negara-negara besar dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat tekanan diplomatik terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik.
Meski demikian, pemerintah menyadari bahwa efektivitas Board of Peace masih bergantung pada komitmen seluruh anggota dan dinamika politik global. Indonesia memilih tetap terlibat, sambil terus mengevaluasi manfaat dan risikonya.
Evaluasi Berkelanjutan terhadap Board of Peace
Dino menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap peran Board of Peace. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menaruh harapan berlebihan terhadap satu mekanisme diplomasi.
Keterlibatan Indonesia, menurutnya, harus disertai strategi cadangan jika forum tersebut gagal menghasilkan terobosan signifikan. Pendekatan realistis perlu diimbangi dengan kesiapan menghadapi skenario terburuk.
Dalam konteks ini, Board of Peace diposisikan sebagai instrumen sementara untuk membuka ruang dialog dan menekan eskalasi konflik. Pemerintah menilai forum tersebut masih relevan selama mampu memberikan manfaat diplomatik bagi upaya perdamaian Palestina.
Dengan pendekatan realistis dan evaluasi berkelanjutan, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara idealisme kemanusiaan dan kepentingan nasional dalam dinamika geopolitik Timur Tengah.