Beritanda.com – Pemerintah mengerahkan pengamanan nasional melalui Operasi Ketupat 2026 untuk mengawal mobilitas besar masyarakat selama mudik Lebaran 2026. Kepolisian memperkirakan pergerakan masyarakat selama periode Idulfitri mencapai 143,9 juta orang di seluruh Indonesia.
Operasi Ketupat digelar selama 13 hari mulai 13 hingga 25 Maret 2026 dengan melibatkan 161.243 personel gabungan dari Polri, TNI, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan tertib di tengah lonjakan mobilitas tahunan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan skala pergerakan masyarakat pada Lebaran tetap sangat besar meski sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.
“Meski turun tipis dari tahun lalu, angka ini tetap dianggap sangat besar dan memerlukan penanganan khusus,” ujar Sigit saat menyampaikan amanat dalam apel Operasi Ketupat di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta.
Dalam konteks pengelolaan arus perjalanan nasional, Operasi Ketupat menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengatur lalu lintas sekaligus menjaga stabilitas keamanan selama periode Lebaran.
Puncak Mudik Lebaran 2026 Terjadi Dua Gelombang
Kepolisian memprediksi puncak mudik Lebaran 2026 akan terjadi dalam dua gelombang perjalanan masyarakat.
Gelombang pertama diperkirakan berlangsung pada 14 hingga 15 Maret 2026. Sementara gelombang kedua diprediksi terjadi pada 18 hingga 19 Maret 2026.
Di sisi lain, arus balik Lebaran juga diperkirakan muncul dalam dua tahap, yaitu pada 24 hingga 25 Maret serta 28 hingga 29 Maret 2026.
Pola dua gelombang ini menjadi dasar bagi aparat dalam menyiapkan pengaturan lalu lintas di berbagai jalur utama perjalanan masyarakat.
“Masyarakat diimbau untuk mengatur waktu perjalanan guna menghindari penumpukan kendaraan,” tegas Sigit.
Ribuan Pos Pengamanan Disiapkan di Jalur Mudik
Untuk mendukung pengamanan mudik Lebaran 2026, aparat menyiapkan 2.746 pos di berbagai wilayah.
Pos tersebut terdiri dari 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, serta 343 pos terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi dan layanan bagi masyarakat.
Selain pengawasan jalur perjalanan, aparat juga mengamankan 185.607 objek di berbagai daerah.
Objek tersebut mencakup masjid, lokasi pelaksanaan salat Idulfitri, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, hingga bandara.
Pengamanan tersebut bertujuan menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan aman selama periode libur Lebaran.
Koordinasi Lintas Lembaga dalam Pengelolaan Mudik
Pemerintah juga membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran di Kantor Kementerian Perhubungan sebagai pusat koordinasi pengawasan transportasi.
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam pengelolaan arus mudik nasional.
“Posko angkutan lebaran 2026 menunjukkan negara hadir untuk mengelola hiruk pikuk mudik dan balik termasuk angkutan lebaran,” tuturnya.
Posko ini menghubungkan berbagai instansi, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, operator transportasi, serta pengelola infrastruktur perjalanan masyarakat.