Beritanda.com – Serangkaian penyusupan drone dari Korea Selatan yang dilakukan aktor non-negara sejak akhir 2025 memicu reaksi keras Korea Utara, berujung pada peluncuran rudal balistik beruntun pada April 2026.
Dari Aksi Individu ke Eskalasi Militer
Ketegangan di Semenanjung Korea kali ini bermula dari sesuatu yang tidak biasa: bukan operasi militer resmi, melainkan aksi individu. Antara September 2025 hingga Januari 2026, setidaknya empat kali drone dari Korea Selatan memasuki wilayah udara Korea Utara.
Pelakunya bukan hanya warga sipil, tetapi juga melibatkan satu pegawai Badan Intelijen Nasional (NIS) dan dua perwira militer aktif. Meski bukan kebijakan resmi negara, Pyongyang memandang insiden ini sebagai pelanggaran kedaulatan serius.
Respons Korea Utara pun tidak setengah-setengah. Pada 8 April 2026, mereka meluncurkan beberapa rudal balistik jarak pendek dari Wonsan yang menempuh jarak sekitar 240 kilometer. Beberapa jam kemudian, rudal jenis KN-23 kembali ditembakkan dengan jangkauan lebih dari 700 kilometer.
Langkah ini memperlihatkan satu pola baru: aksi non-negara kini mampu memicu respons militer berskala besar, bahkan di kawasan dengan risiko nuklir tinggi.
Permintaan Maaf yang Tak Menghentikan Rudal
Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, sebenarnya telah mencoba meredakan situasi. Pada 6 April 2026, ia menyampaikan penyesalan resmi atas insiden drone tersebut.
“Meski ini bukan tindakan pemerintah kami, saya menyampaikan penyesalan kepada pihak Korea Utara atas ketegangan militer yang tidak perlu akibat tindakan ceroboh tersebut,”, Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung.
Langkah ini sempat mendapat respons relatif lunak dari Kim Yo-jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
“Kepala negara kami menilai ini sebagai manifestasi sikap pria yang jujur dan berpikiran terbuka,”, Direktur Departemen CC WPK, Kim Yo-jong.
Namun nada tersebut cepat berubah. Hanya sehari setelahnya, pejabat tinggi Korea Utara menegaskan bahwa Korea Selatan tetap dianggap sebagai “negara paling bermusuh”.
“Identitas Korea Selatan sebagai negara paling bermusuh bagi Pyongyang tidak berubah dan tidak akan pernah berubah,”, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Jang Kum-chol.
Kontradiksi ini menunjukkan bahwa sinyal positif tidak selalu berarti perubahan kebijakan strategis.
Tren Baru: Konflik Dipicu Aktor Non-Negara
Kasus ini menyoroti pergeseran penting dalam dinamika konflik modern. Jika dulu eskalasi militer hampir selalu dipicu oleh keputusan negara, kini tindakan individu atau kelompok kecil pun bisa memantik krisis besar.
Drone, yang relatif murah dan mudah diakses, menjadi alat baru dalam “gray zone conflict” atau situasi abu-abu di antara perang dan damai. Dalam konteks Korea, sensitivitas terhadap pelanggaran wilayah membuat risiko ini semakin tinggi.
Institute for the Study of War (ISW) menilai respons Korea Utara mencerminkan sensitivitas ekstrem terhadap pelanggaran kedaulatan. Meski ada celah komunikasi singkat, peluang dialog dinilai tetap kecil dalam waktu dekat.
Di sisi lain, peluncuran rudal berturut-turut juga mempertegas bahwa doktrin Korea Utara tidak berubah. Sejak akhir 2023, Pyongyang secara konsisten menyebut Seoul sebagai musuh, bukan lagi mitra potensial reunifikasi.
Dampaknya meluas. Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan militer, sementara Jepang dan Amerika Serikat memperketat pemantauan di kawasan. Peluncuran ini juga kembali dianggap melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB terkait program rudal Korea Utara.
Yang paling mencolok, insiden ini menjadi pengingat bahwa di era teknologi murah dan akses terbuka, garis antara aksi individu dan konsekuensi geopolitik semakin tipis.