Beritanda.com – Majalah ekonomi global The Economist menyoroti arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam dua artikel utama edisi pertengahan Mei 2026. Dalam ulasan tajamnya, media asal London itu menilai Indonesia sedang memasuki jalur berisiko, baik secara ekonomi maupun demokrasi.
Lewat artikel berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy” serta “Indonesia, the biggest Muslim-majority country, is on a risky path”, The Economist menyebut Prabowo terlalu boros secara fiskal dan terlalu sentralistis secara politik.
Sorotan itu langsung memantik perhatian karena terbit bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran pasar atas pelemahan rupiah, tekanan fiskal, serta perubahan besar di kabinet ekonomi pemerintah.
The Economist menulis bahwa perubahan karakter politik Prabowo dari figur militer keras menjadi pemimpin populis belum sepenuhnya menghapus kekhawatiran lama tentang gaya kekuasaannya.
“Prabowo memusatkan kekuasaan, menghabiskan dana melebihi kemampuan Indonesia, menempatkan sekutu dekatnya di posisi ekonomi senior, dan memberi peran lebih besar kepada militer dalam kehidupan publik,” tulis media tersebut.
Lima Kritik Utama The Economist terhadap Pemerintahan Prabowo
Kritik pertama menyoroti kebijakan fiskal pemerintah yang dianggap terlalu agresif.
The Economist menghitung dua program prioritas utama, yakni makan bergizi gratis dan pembangunan 80 ribu koperasi desa, berpotensi menelan anggaran sedikitnya Rp320 triliun tahun ini atau sekitar 10 persen dari total penerimaan negara.
Angka itu dinilai dapat mendorong defisit anggaran melampaui ambang aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto yang selama lebih dari dua dekade menjadi simbol disiplin fiskal Indonesia.
Kritik kedua adalah pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menurut The Economist, selama lebih dari 20 tahun Sri Mulyani menjadi jangkar kredibilitas fiskal Indonesia. Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, dinilai belum memiliki rekam jejak sekuat pendahulunya.
Media itu juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial Purbaya terhadap kritik ekonomi global yang dinilai lebih defensif ketimbang substantif.
Sentralisasi Kekuasaan Jadi Sorotan
Selain ekonomi, The Economist menilai kekuasaan politik dan ekonomi Indonesia kini semakin tersentralisasi.
Perhatian diarahkan pada menguatnya peran negara melalui sovereign wealth fund Danantara, dominasi BUMN, serta dugaan melemahnya independensi Bank Indonesia.
Media tersebut juga menyoroti keterlibatan militer dalam sejumlah program sipil, mulai dari distribusi makan bergizi gratis hingga koperasi desa.
Retret kabinet di Akademi Militer Magelang ikut disebut sebagai simbol pendekatan politik yang lebih militeristik.
Dalam konteks demokrasi, The Economist menilai pelemahan oposisi legislatif dan wacana penghapusan pilkada langsung menjadi sinyal kemunduran institusional.
Mereka membandingkan situasi ini dengan fase awal krisis kepercayaan publik menjelang kejatuhan rezim Orde Baru pada 1998.
Data Ekonomi Memberi Gambaran Campuran
Di sisi lain, data resmi belum menunjukkan krisis akut.
Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen. Namun sejumlah ekonom menilai angka itu dipengaruhi efek basis rendah tahun sebelumnya.
Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan rasio pembayaran utang Indonesia kini termasuk yang tertinggi di kawasan jika dibandingkan dengan kemampuan penerimaan negara.
Menurutnya, jika defisit tidak terkendali, tekanan fiskal bisa berubah menjadi tekanan moneter dan memicu pelemahan rupiah lebih tajam.
Sementara analis Capital Economics London, Jason Tuvey, menilai perubahan kepemimpinan fiskal berpotensi memicu kekhawatiran investor bila kebijakan ekonomi terlalu tunduk pada tekanan politik.
Namun kritik The Economist juga tidak luput dipersoalkan.
Sejumlah pengamat menilai media Barat itu masih melihat Indonesia dengan lensa liberalisme fiskal klasik, sementara dinamika global saat ini menunjukkan banyak negara justru makin intervensionis demi menjaga ketahanan ekonomi domestik.
Pemerintah sendiri belum memberi tanggapan resmi atas artikel tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, hanya menegaskan bahwa Presiden terbuka terhadap kritik dan masukan publik.
Perdebatan ini pada akhirnya bukan sekadar soal benar atau salahnya kritik The Economist.
Yang lebih penting adalah apakah pemerintah mampu membuktikan bahwa ekspansi fiskal besar dan konsolidasi kekuasaan yang dilakukan saat ini benar-benar menghasilkan pertumbuhan inklusif, bukan justru memicu krisis kepercayaan baru.