Beritanda.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi menunjuk Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia untuk periode 2026 dalam rapat organisasi di Jenewa, 8 Januari 2026. Penunjukan ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia memimpin lembaga HAM global tersebut sejak dibentuk 20 tahun lalu. Kepercayaan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi internasional.
Indonesia Catat Sejarah di PBB
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 menjadi tonggak penting dalam perjalanan diplomasi luar negeri nasional. Jabatan prestisius ini dipegang oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa. Penunjukan tersebut berlangsung dalam rapat organisasi pertama Dewan HAM PBB yang bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut.
Indonesia terpilih melalui mekanisme Asia-Pacific Group (APG) yang sejak Desember 2025 telah menyepakati pencalonan Indonesia sebagai kandidat tunggal. Dukungan penuh dari kawasan Asia-Pasifik memperlihatkan tingginya kepercayaan negara-negara anggota PBB terhadap konsistensi Indonesia dalam mengawal isu hak asasi manusia di tingkat global.
“Kepemimpinan Indonesia akan berpegang pada prinsip universality, objectivity, dan non-selectivity, termasuk memastikan hak atas pembangunan diperlakukan secara adil,” ujar Dubes Sidharto Reza Suryodipuro.
Bukan Sekadar Rotasi, Tapi Kepercayaan Dunia
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukanlah hasil rotasi otomatis, melainkan buah dari diplomasi panjang yang dijalankan secara kolektif. Kementerian Luar Negeri, PTRI Jenewa, PTRI New York, serta seluruh perwakilan diplomatik RI di berbagai negara memainkan peran penting dalam membangun dukungan internasional.
Selama ini Indonesia dikenal aktif dalam memperjuangkan pendekatan yang seimbang antara pemajuan HAM dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Sikap inilah yang membuat Indonesia dianggap mampu menjadi penengah di tengah polarisasi global yang kian tajam.
Rekam jejak Indonesia di PBB juga menjadi faktor kunci. Indonesia telah enam kali terpilih sebagai anggota Dewan HAM, pernah menjabat Wakil Presiden pada 2009 dan 2024, serta memimpin Komisi HAM PBB pada 2005, lembaga pendahulu Dewan HAM saat ini.
Makna Strategis bagi Indonesia
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh rapat pleno sepanjang 2026, mengatur proses pengambilan keputusan, serta menjembatani komunikasi antarnegara anggota. Selain itu, Indonesia memiliki kewenangan strategis dalam mengusulkan dan menunjuk para ahli independen dalam mandat Prosedur Khusus serta badan investigasi pelanggaran HAM.
Kepercayaan ini tidak hanya meningkatkan posisi tawar Indonesia di PBB, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokratis yang aktif mempromosikan dialog dan kerja sama multilateral. Di tengah meningkatnya konflik, krisis kemanusiaan, dan ketegangan geopolitik, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif dan solutif.
Prestasi Global, Tanggung Jawab Nasional
Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB 2026 merupakan prestasi global yang membanggakan. Namun, pencapaian ini sekaligus membawa tanggung jawab besar untuk menjaga kredibilitas, memperkuat konsensus internasional, serta memastikan perlindungan HAM tetap menjadi agenda utama dunia.
Dengan kepercayaan penuh dari PBB, Indonesia kini tidak hanya berbicara di forum internasional, tetapi juga memimpin arah diskusi global mengenai hak asasi manusia. Sebuah posisi yang menegaskan bahwa Indonesia bukan lagi sekadar peserta, melainkan penentu dalam panggung diplomasi dunia.