Beritanda.com – Nama KontraS sering muncul setiap kali isu pelanggaran HAM mencuat di Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu organisasi ini lahir dari tragedi penculikan aktivis 1998 dan hingga kini tetap menjadi salah satu penjaga ingatan publik soal kasus orang hilang.
Didirikan pada 20 Maret 1998 oleh aktivis HAM Munir Said Thalib, KontraS atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan lahir di tengah situasi politik yang mencekam pada akhir masa Orde Baru. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi salah satu lembaga advokasi HAM paling berpengaruh di Indonesia.
KontraS Lahir dari Tragedi Penculikan Aktivis 1998
Berdirinya KontraS tidak bisa dipisahkan dari peristiwa penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 1997–1998.
Saat itu, sejumlah aktivis mahasiswa dan pro-demokrasi dilaporkan hilang setelah diculik oleh pihak yang diduga terkait aparat keamanan. Banyak keluarga korban tidak mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka selama berbulan-bulan.
Dalam situasi itulah sekelompok aktivis HAM membentuk wadah advokasi untuk mencari kebenaran.
KontraS lahir sebagai pengembangan dari Komisi Independen Pemantau Hak Asasi Manusia (KIP-HAM) yang sebelumnya sudah melakukan pemantauan kasus pelanggaran HAM sejak 1997.
Tokoh sentral di balik pembentukan organisasi ini adalah Munir Said Thalib.
Munir dikenal sebagai salah satu pengacara HAM paling vokal di Indonesia. Ia memimpin KontraS sebagai Koordinator Badan Pekerja pertama pada periode 1998–2001.
Perjalanan hidup Munir sendiri berakhir tragis.
“Kebenaran tidak akan pernah bisa dibunuh” — kalimat ini sering dikaitkan dengan perjuangan Munir dalam mengungkap pelanggaran HAM.
Munir meninggal pada 7 September 2004 setelah diracun arsenik dalam penerbangan Garuda Indonesia menuju Amsterdam saat hendak melanjutkan studi doktoral. Hingga kini, kasus pembunuhan tersebut masih menjadi salah satu misteri hukum terbesar di Indonesia.
Identitas dan Profil Organisasi
KontraS dikenal sebagai lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada advokasi hak asasi manusia.
Beberapa identitas penting organisasi ini antara lain:
- Nama lengkap: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
- Nama internasional: Commission for Missing Persons and Victims of Violence
- Tanggal berdiri: 20 Maret 1998
- Pendiri: Munir Said Thalib
- Status: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HAM
- Kantor pusat: Jl. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
- Website resmi: kontras.org
- Social Media : @kontras_update (Instagram), @KontraS (Twitter)
Dalam perkembangannya, KontraS juga terhubung dengan berbagai jaringan internasional HAM seperti:
- Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH)
- International Network of Civil Liberties Organizations (INCLO)
- World Coalition Against the Death Penalty
Fokus Perjuangan KontraS Sejak Berdiri
Sejak berdiri lebih dari dua dekade lalu, KontraS dikenal konsisten menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara maupun aparat.
Isu yang menjadi fokus utama organisasi ini meliputi:
- Penghilangan paksa aktivis
Investigasi dan advokasi kasus penculikan aktivis 1997–1998 yang sebagian korban hingga kini belum ditemukan. - Kekerasan aparat negara
Termasuk pemantauan berbagai tragedi seperti Semanggi, Tanjung Priok, Talangsari, hingga konflik di Aceh dan Papua. - Perlindungan pembela HAM
KontraS juga aktif memantau intimidasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. - Penghapusan hukuman mati
Organisasi ini terlibat dalam kampanye internasional untuk moratorium hukuman mati di Indonesia. - Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu
Termasuk tragedi 1965, kerusuhan Mei 1998, dan berbagai konflik politik lainnya.
Struktur dan Jaringan KontraS di Indonesia
Dalam operasionalnya, KontraS tidak hanya berpusat di Jakarta.
Organisasi ini berkembang menjadi Federasi KontraS Indonesia dengan jaringan di berbagai wilayah.
Beberapa cabang KontraS antara lain:
- KontraS Aceh
- KontraS Sumatera Utara
- KontraS Surabaya
- KontraS Sulawesi
- KontraS Nusa Tenggara
- KontraS Jawa Barat
Jaringan ini memungkinkan organisasi melakukan pemantauan kasus HAM secara lebih luas di berbagai daerah.
Perjalanan Kepemimpinan KontraS
Sejak didirikan, kepemimpinan KontraS telah berganti beberapa kali.
Berikut beberapa Koordinator Badan Pekerja yang pernah memimpin organisasi ini:
- 1998–2001 : Munir Said Thalib
- 2001–2003 : Smita Notosusanto
- 2003–2007 : Usman Hamid
- 2010–2017 : Haris Azhar
- 2020–2023 : Fatia Maulidiyanti
- 2023–sekarang : Indria Fernida
Selain itu, sejumlah aktivis lain juga berperan dalam aktivitas advokasi organisasi, termasuk Koordinator Hubungan Eksternal Andrie Yunus.
Peran KontraS di Tengah Dinamika HAM Indonesia
Selama lebih dari dua dekade, KontraS sering berada di garis depan dalam mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM.
Organisasi ini dikenal aktif merilis laporan investigatif, mendampingi korban, serta mengadvokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional.
Di sisi lain, sikap kritis tersebut juga membuat KontraS kerap berhadapan dengan aparat negara maupun pemerintah.
Perbedaan data, kritik terhadap kebijakan keamanan, hingga tudingan bahwa laporan organisasi ini terlalu keras sering muncul dalam berbagai perdebatan publik.
Namun bagi banyak keluarga korban pelanggaran HAM, keberadaan KontraS dianggap penting sebagai saluran advokasi dan dokumentasi kasus yang belum terselesaikan.
Dalam konteks itulah KontraS tidak sekadar organisasi advokasi, tetapi juga menjadi semacam arsip hidup tentang berbagai tragedi HAM di Indonesia.
Lebih dari 27 tahun sejak berdiri, organisasi ini masih terus menjalankan fungsi yang sama seperti saat pertama kali didirikan: mencari kebenaran bagi korban kekerasan dan orang-orang yang hilang tanpa kejelasan nasib.