Jakarta, Beritanda.com – Penggunaan foto hasil rekayasa AI dalam laporan tindak lanjut aplikasi JAKI memicu kekhawatiran serius: seberapa bisa dipercaya layanan pengaduan publik jika bukti di lapangan ternyata tidak nyata?
Kasus ini bermula dari laporan warga soal parkir liar di Jalan Damai, Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, sejak 15 Februari 2026. Laporan tersebut sempat dinyatakan ditindaklanjuti melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini), lengkap dengan foto kondisi lapangan yang disebut sudah tertib.
Namun, ketika pelapor mengecek langsung ke lokasi pada awal April, kondisi tidak berubah. Kecurigaan pun muncul. Foto yang diunggah diduga bukan dokumentasi nyata, melainkan hasil rekayasa berbasis Artificial Intelligence (AI).
Verifikasi kemudian dilakukan oleh pemerintah provinsi. Hasilnya mengonfirmasi dugaan tersebut.
“Sejauh dicek demikian (benar pakai foto AI), sesuai yang ditemukan Diskominfotik dan Biro Pemerintahan.” — ujar Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo.
Satu Kasus, Dampaknya Meluas ke Kepercayaan Publik
Kasus ini bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis. Ia menyentuh aspek paling sensitif dalam layanan publik digital: kepercayaan.
Dalam beberapa tahun terakhir, JAKI diposisikan sebagai kanal utama partisipasi warga untuk melaporkan masalah kota. Dengan lebih dari 62 ribu pengaduan hanya dalam tiga bulan pertama 2026, sistem ini menjadi tulang punggung komunikasi antara warga dan pemerintah.
Namun, satu kasus manipulasi cukup untuk mengguncang fondasi tersebut.
Bayangkan jika warga mulai meragukan keaslian setiap foto tindak lanjut. Keputusan untuk melapor bisa berubah menjadi skeptisisme. Dalam jangka panjang, partisipasi publik berpotensi menurun—dan itu berarti masalah di lapangan bisa luput dari pengawasan.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Kevin Wu, menilai kasus ini sebagai sinyal serius.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi menyangkut integritas pelayanan publik. Kalau dibiarkan, masyarakat bisa menjadi apatis dan tidak lagi percaya pada kanal aduan resmi seperti JAKI.” — ujar Kevin.
Respons Cepat, Tapi Cukupkah?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat. Petugas PPSU yang mengunggah foto tersebut dijatuhi sanksi Surat Peringatan Pertama (SP1), sementara Lurah Kalisari, Siti Nurhasanah, diperiksa Inspektorat dan menyampaikan permintaan maaf.
“Kami memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Ini menjadi pembelajaran bagi kami agar ke depan tidak terulang.” — ujar Siti.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pentingnya transparansi dalam layanan publik.
“Lebih baik belum selesai ya belum selesai, daripada dilakukan dengan AI yang notabene membohongi.” — tegasnya.
Selain sanksi, Pemprov juga menyiapkan langkah sistemik:
- Larangan penggunaan AI dalam bukti tindak lanjut pengaduan
- Penguatan proses verifikasi oleh Biro Pemerintahan
- Koordinasi dengan Inspektorat untuk audit internal
Namun pertanyaannya: apakah langkah ini cukup untuk memulihkan kepercayaan?
Era AI dan Tantangan Baru Layanan Publik
Kasus ini membuka realitas baru. Teknologi AI yang awalnya dipandang sebagai alat bantu produktivitas, kini juga bisa menjadi alat manipulasi, bahkan di sektor pelayanan publik.
Ini adalah kasus pertama yang terverifikasi di JAKI. Tapi bukan berarti yang terakhir.
Tanpa sistem deteksi yang kuat, potensi penyalahgunaan AI bisa berkembang, mulai dari manipulasi visual sederhana hingga bentuk yang lebih kompleks seperti deepfake.
Di sisi lain, tekanan kinerja di level lapangan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Target penyelesaian laporan yang tinggi bisa mendorong praktik instan, termasuk jalan pintas yang berisiko.
Di titik inilah, kasus JAKI menjadi lebih dari sekadar insiden. Ia menjadi cermin: bahwa transformasi digital tanpa penguatan integritas hanya akan menciptakan ilusi pelayanan.
Bagi warga, satu hal menjadi jelas, kecepatan respons tidak lagi cukup. Yang lebih penting adalah keaslian dan kejujuran di balik setiap laporan yang dinyatakan “selesai”.