beritanda.com – Amerika melalui Board of Peace yang digagas Presiden Donald Trump menghadapi ujian serius setelah Hamas menolak membahas masa depan Gaza sebelum agresi Israel dihentikan dan blokade dicabut. Syarat tersebut langsung menguji fondasi strategi diplomasi Washington yang menitikberatkan pada rekonstruksi dan stabilisasi.
Pernyataan Hamas dirilis setelah pertemuan perdana Board of Peace digelar di Washington. Gerakan itu menegaskan bahwa setiap proses politik harus diawali penghentian total agresi serta jaminan hak nasional Palestina. “Setiap proses politik atau kesepakatan apa pun terkait Jalur Gaza harus dimulai dengan penghentian total agresi dan pencabutan blokade,” demikian pernyataan resminya.
Di sisi lain, Amerika mengumumkan telah mengamankan komitmen dana sekitar 5 miliar dolar AS untuk tahap awal rekonstruksi. Beberapa negara Teluk bahkan disebut menjanjikan tambahan lebih dari 7 miliar dolar AS. Skema tersebut juga mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Kerangka Rekonstruksi Versus Prasyarat Politik
Board of Peace awalnya dirancang mengawasi pemerintahan transisi Gaza melalui Komite Nasional Administrasi Gaza. Namun dalam piagamnya, mandat diperluas hingga mencakup penyelesaian konflik global.
Amerika memosisikan pendekatan ini sebagai langkah praktis pascagencatan senjata yang rapuh. Rekonstruksi dinilai mendesak untuk memulihkan infrastruktur dan layanan dasar. Pendanaan dikumpulkan melalui kontribusi negara peserta dengan skema bertahap selama tiga tahun.
Namun Hamas tidak menempatkan rekonstruksi sebagai titik awal. Mereka menjadikan penghentian agresi sebagai syarat mutlak sebelum pembahasan politik dimulai. Israel, di sisi lain, menegaskan rekonstruksi hanya dapat berjalan setelah Gaza didemiliterisasi.
Perbedaan titik berangkat ini memperlihatkan jurang strategi. Amerika menekankan stabilisasi dan pendanaan sebagai fondasi. Hamas menuntut perubahan situasi keamanan dan politik sebagai prasyarat legitimasi.
Tarik Menarik Dukungan Internasional
Peluncuran Board of Peace di Davos mencatat 19 dari 36 negara undangan menandatangani piagam. Sejumlah negara Timur Tengah bergabung. Sebagian negara Eropa memilih tetap pada mekanisme PBB.
Model kontribusi dana hingga 1 miliar dolar AS per negara memunculkan perdebatan. Pendekatan berbasis komitmen finansial dinilai efisien oleh pendukungnya. Namun beberapa pihak menilai skema tersebut berpotensi menggeser prinsip partisipasi universal.
Di tengah dukungan dan kehati-hatian itu, sikap Hamas tetap tegas. Mereka meminta Dewan Perdamaian menghentikan pelanggaran gencatan senjata oleh Israel sebelum agenda lain dibahas.
Dengan komitmen miliaran dolar dan struktur internasional yang mulai terbentuk, Board of Peace bergerak cepat. Namun prasyarat politik yang diajukan Hamas menunjukkan bahwa rekonstruksi Gaza tidak hanya soal angka dan struktur, melainkan juga tentang legitimasi awal yang disepakati para pihak.