beritanda.com – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mendorong penerapan model pengembangan kopi berbasis wilayah dengan menempatkan Lebong sebagai fokus awal. Langkah ini diwujudkan melalui Program Kopi Merah Putih yang dirancang untuk memperkuat posisi petani kopi dalam rantai usaha, dari produksi hingga pemasaran. Program tersebut diluncurkan saat penanaman perdana di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Sabtu (7/2).
Pendekatan berbasis wilayah dipilih karena dinilai lebih relevan dengan kondisi riil petani. Selama ini, persoalan utama bukan pada rendahnya produksi, melainkan lemahnya akses petani terhadap pengolahan, pasar, dan stabilitas harga.
Lebong Dijadikan Basis Pengembangan Kopi Terpadu
Menurut Helmi Hasan, Lebong memiliki karakteristik yang mendukung pengembangan kopi rakyat secara terintegrasi. Basis petani cukup kuat, lahan tersedia, dan kopi telah menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat.
“Petani kita jangan terus berada di posisi paling bawah dalam rantai usaha. Mereka harus naik kelas, bukan hanya menanam dan menjual, tetapi juga mampu mengolah dan memasarkan produk dengan nilai yang lebih tinggi,” ujar Helmi.
Dalam kerangka itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu membangun pola pengembangan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Model ini menempatkan pemerintah sebagai pendamping aktif, bukan sekadar penyedia bantuan.
Pembentukan Pokja sebagai Instrumen Pengawalan
Untuk memastikan program berjalan konsisten, pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Merah Putih. Pokja bertugas mengawal seluruh tahapan pengembangan kopi, mulai dari penanaman, perawatan kebun, pengolahan pascapanen, hingga pemasaran.
Secara faktual, pola ini dirancang agar petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tengkulak. Dengan pendampingan yang terstruktur, petani diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
Desa Mangkurajo sebagai Representasi Wilayah Lebong
Desa Mangkurajo dipilih sebagai lokasi awal karena dianggap merepresentasikan kondisi mayoritas petani kopi di Lebong. Pada tahap awal, program diterapkan di lahan seluas 20 hektare sebagai ruang uji penerapan model pengembangan wilayah.
Dalam praktiknya, pendampingan akademik dilakukan oleh Prof. Eggy Mahardika. Ia menekankan pentingnya penerapan teknik pertanian modern agar kualitas dan konsistensi hasil panen meningkat. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat daya saing kopi rakyat.
Di lapangan, petani menyampaikan kebutuhan terhadap alat dan mesin pertanian untuk menunjang efisiensi kerja. Pemerintah provinsi mencatat kebutuhan tersebut sebagai bagian dari evaluasi pengembangan program ke depan.
Melalui dorongan Gubernur Bengkulu terhadap model pengembangan berbasis wilayah, Lebong diposisikan sebagai fondasi awal penguatan kopi rakyat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem usaha kopi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi petani setempat.