Wed04162014

Last update03:28:35 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Suara Pemilu Suara Pemilu Masyarakat Bisa Adukan Penyelenggaraan Pemilu Tak Bermartabat

Masyarakat Bisa Adukan Penyelenggaraan Pemilu Tak Bermartabat

  • PDF

PONTIANAK, BeritAnda - Usai memberikan paparan pada acara Sosialisasi Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Sabtu (15/9/2012) di lantai 5 Hotel Aston - Pontianak, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Nur Hidayat Sardini, menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau pengaduan ketika ada penyelenggaran pemilu yang dinilai tidak menjaga martabat penyelenggaraan pemilu yang diantaranya adalah menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas.

Didampingi oleh Ida Budiati yang juga merupakan anggota DKPP, Nur Hidayat mengatakan kedatangannya ke Pontianak, memanfaatkan momentum Pemilukada. “Kami ingin agar masyarakat disini mengetahui bahwa kode etik penyelenggara pemilu perlu ditegakkan,” tegasnya. Menurutnya, tidak hanya penyelengara pemilu yang berhak diajukan dan berhak mengajukan, tetapi juga stakeholder yang lain.

“Dan kami berharap agar media massa ikut memberitakan dan mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya mereka mempunyai hak untuk itu,” ujarnya.

Nur Hidayat mengungkapkan, meskipun tidak ada perwakilan DKPP di Kalbar, namun mekanisme pengaduan bisa melalui KPU, Panwaslu atau langsung kepada DKPP. “Dan kami adalah pemutus akhir,” tuturnya.

“Beberapa yang sudah kami putus adalah sanksi teguran tertulis terhadap Ketua KPU DKI atas kasus Daftar Pemilih Tetap pada Pemilukada DKI Jakarta sebelum putaran pertama,” ujarnya memberi contoh. Kasus lainnya, tambah Nur Hidayat, adalah terhadap anggota KIP Aceh Tenggara, dari 5 anggotanya, 3 orang dipecat dan 2 direhabilitasi.

Terkait lembaganya tersebut, Nur hidayat menceritakan bahwa sejak dilantik Presiden tanggal 12 Juni 2012, pihaknya langsung menyusun kerja sebagai tindak lanjut atas perintah UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. “Dalam UU tersebut dinyatakan DKPP memiliki kewajiban menyusun peraturan DKPP yang terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu dan pedoman beracara,” ungkapnya.

Kemudian dibuatlah pokja yang terdiri dari berbagai pihak yang kompeten, misalnya dari Komisi Persaingan Usaha, KPU, Bawaslu, Propam Mabes Polri, Komisi Yudisial, Komisi Informasi Pusat dan pihak-pihak yang mempunyai mekanisme persidangan dan penegakkan kode etik.

Menurutnya, DKPP yang ada sekarang ini bukan hal yang baru sama sekali. Antara Pemilu 2009 hingga sebelum terbitnya UU nomor 15 tahun 2011, ada yang namanya DKKPU (Dewan Kehormatan KPU) untuk memeriksa penyelenggara Pemilu. “Tetapi model yang ada waktu itu masih sangat terbatas, karena kewenangannya dibatasi oleh KPU dan lagi keanggotaannya terdiri dari 2 asal pihak luar dan 3 dari internal KPU,” paparnya.

Penentuan sidang juga sesuka KPU, hingga akhirnya, pihak yang terlapor yang sebagian besar adalah KPU, tidak berjalan. Selama DKKPU ada sekitar 132 kasus, namun yang diteruskan tidak sampai 10 persennya.

Akhirnya, oleh pembuat undang-undang nomor 15 tahun 2011 dibuatlah suatu lembaga tersendiri yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP), yang sama sekali berbeda dengan DKKPU. Dalam keanggotaan DKKP, anggota yang berasal dari KPU tidak lagi mayoritas dan ini diimbangi dari DPR maupun dari Pemerintah. Dari sisi keputusan, tidak lagi dipengaruhi oleh lembaga lain, tapi tergantung pleno DKPP. Dari perluasan teradunya juga mencakup lebih besar, kalau DKKPU dulu terbatas.

Sosialisasi sendiri dihadiri dari unsur KPU Kalbar, Panwaslu, pengurus partai politik serta kalangan media cetak dan elektronik. (mwd/rfi)

Site Launch
Site Launch