Wed04162014

Last update11:07:43 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Suara Pemilu Suara Pemilu Pasca Keluarnya Diskualifikasi, KPUD Sumsel Gelar Rakor

Pasca Keluarnya Diskualifikasi, KPUD Sumsel Gelar Rakor

  • PDF

PALEMBANG, BeritAnda - Setelah Sabtu (8/6/2013) malam, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banyuasin mengeluarkan surat Diskualifikasi bernomor 60/KPTS/KPU Kab-006.435.368/VI/2013 atas pasangan nomor urut 1 Yan Anton Ferdian – SA Supriyono, KPUD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat koordinasi membahas keputusan yang diambil KPUD Banyuasin.

Bertempat di Kantor KPUD Sumsel, Minggu (9/6/2013) siang, KPUD Prov. Sumsel menggelar Rapat Koordinasi terkait diskualifikasi yang dikeluarkan KPUD Banyuasin terhadap Pasangan Calon Bupati Banyuasin nomor 1, Yan Anton-SA Supriono.

Hadir dalam rapat tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution, Ketua KPU Sumsel Dra. Anisatul Mardiah, M.Ag, Devisi Hukum KPUD Sumsel Chandra Puspa Mirza, dan Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya S.Sos, serta Ketua KPUD Kab. Banyuasin Yusarla S.Ag.

Dra. Anisatul Mardiah, M.Ag, menjelaskan bahwa Rapat koordinasi dilakukan terkait terbitnya Surat Keputusan KPUD Kab. Banyuasin, Nomor 60/KPTS/KPU Kab-006.435.368/VI/2013, tentang Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Banyuasin nomor 1, Yan Anton-SA Supriono.

“Langkah pertama KPUD Provinsi Sumsel adalah melakukan verifikasi terhadap kronologi peristiwa, dan didapati bahwa dalam surat tersebut terdapat istilah penekanan atau pemaksaan,” ujarnya.

Sementara Chandra Puspa Mirza menjelaskan, disepakati bahwa surat keputusan KPUD Banyuasin tersebut secara faktual terdapat tekanan, sehingga cacat hukum dan harus dibatalkan.

“Pembatalan juga berlaku bagi surat rekomendasi dari Panwaslu Banyuasin dengan mendiskualifikasi salah satu Pasangan Cabup dan Cawabup Kab. Banyuasin, karena dalam pembuatannya terdapat unsur tekanan, hingga seakan-akan didikte,” terangnya.

Untuk itu, lanjutnya, KPUD Sumsel akan memberikan surat kepada KPUD Banyuasin, bahwa dalam rapat bersama menyimpulkan terdapat tekanan dalam pembuatan kebijakan. “Sehingga KPUD Banyuasin harus mengambil sikap,” paparnya.

Menanggapi kisruh pemilukada Banyuasin, Irjen Pol Saud Usman Nasution menjelaskan, pihak kepolisian saat ini sedang memfokuskan permasalahan pemilukada di Kab. Empat Lawang dan Kab. Banyuasin, dengan upaya penyelesaian secara persuasif dengan tetap melibatkan semua pihak dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

“Untuk di Kab. Empat Lawang, pihak Kepolisian telah melakukan pengaman dan pengawalan rekapitulasi perhitungan surat suara ditingkat PPK, yang memang sebelumnya terdapat ketidakpuasan dari beberapa calon peserta Pemilukada Kab. Empat Lawang,” jelasnya.

Sementara di Kab. Banyuasin, lanjutnya, pihak Gakkumdu mengundang KPUD dan Bawaslu Banyuasin, menanyakan kronologi, bagaimana permasalahan yang terjadi dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil.

“ Yang jelas, kami selaku pihak Kepolisian akan terus melakukan pengamanan dan pengawalan Pemilukada di Kab. Banyuasin, dengan menggunakan sistem kuota yaitu mengirim 1000 personil yang terdiri dari Polri, TNI, dan Satpol PP,” pungkasnya. (AM)

 

Site Launch
Site Launch