Wed04162014

Last update03:18:29 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Sumatera Sumatera Selatan PT. Supreme Energy Belum Ada Izin Menhut

PT. Supreme Energy Belum Ada Izin Menhut

MUARA ENIM, BeritAnda - Keberadaan perusahaan PT. Supreme Energy yang bergerak di bidang pengelolaan panas bumi (geothermal energy) di kawasan hutan lindung Bukit Jambul Asahan Desa Rantau Dedap, Semende Kabupaten Muara Enim ternyata belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.

Rencana pemakaian areal lahan eksplorasi seluas 114 hektar di kawasan hutan lindung itu harus dimiliki perusahaan tersebut, jika harus melanjutkan usaha eksplorasi panas bumi.

Kabid Penatagunaan Hutan Dishut Kabupaten Muara Enim, Ahmad Mirza mengatakan, saat ini kawasan eksplorasi PT. Supreme Energy juga harus melibatkan daerah lain yakni Lahat dan Pagaralam, karena berdasarkan survei yang dilaksanakan potensi geothermal itu berada dalam wilayah tiga kabupaten, termasuk Kabupaten Muara Enim.

“Saat ini mereka (perusahaan, red) masih menunggu izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menhut, kalau rekomendasi dari Bupati Muara Enim, Bupati Lahat, Walikota Pargaralam dan Gubernur Sumsel itu sudah tinggal proses di Kemenhut untuk dikeluarkan izin tersebut,” ungkap Ahmad Mirza, Selasa (14/8).

Soal lahan 114 hektar yang direncanakan akan dipakai sebagai lokasi proyek geothermal itu, Ahmad Mirza mengatakan berdasarkan surat izin yang ditujukan ke Bupati Muara Enim melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim perihal meminta rekomendasi ke Gubernur Sumsel untuk memperoleh izin itu, PT. Supreme Energy nantinya akan membangun tapak sumur seluas 44 hektar, jalan, dan jalur pipa seluas 70 hektar.

“Memang sesuai apa yang sering disampaikan pak Gubernur, potensi geothermal di daerah ini merupakan potensi geothermal terbesar di Asia Tenggara. Khusus di Kabupaten Muara Enim telah dimulai dikelola oleh dua perusahaan yakni PT. Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) dan PT. Supreme Energy,” pungkas Mirza.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim, Ir Rustam Effendi ketika dikonfirmasi lanjut membenarkan jika perusahaan PT. Supreme Energy hingga kini belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan RI, sebab kata Rustam, perusahaan tersebut menggunakan lahan di areal kawasan hutan lindung.

“Belum ada sampai sekarang, makanya mereka sampai sekarang belum beroperasi. Beberapa waktu lalu, ada staf perusahaan itu yang datang ke Dishut, menurutnya izin pinjam pakai kawasan hutan itu masih dalam proses ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI di Jakarta,” kata Rustam. (P Hardiansah)

Site Launch
Site Launch