Wed04162014

Last update03:18:29 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Sumatera Sumatera Selatan Takut Bentrok, Pengukuran Ulang Lahan Transmigran Ditunda

Takut Bentrok, Pengukuran Ulang Lahan Transmigran Ditunda

 

INDRALAYA-OI, BeritAnda - Warga transmigrasi yang berada di Unit Penempatan Transmigrasi (UPT) I Parit Desa Tanjung Pule dan UPT II Rambutan Kecamatan Indralaya Utara Ogan Ilir, nampaknya kembali harus bersabar untuk memperoleh lahan.

 

Pasalnya, pengukuran ulang berikut pemasangan patok batas lahan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) UPT I Parit dan UPT II Rambutan yang dilakukan  tim terpadu dari provinsi Sumsel yang disaksikan pejabat pemkab Ogan Ilir pada Rabu (02/11) lalu harus ditunda.

Asisten I Setda Pemkab Ogan Ilir, Herman, Kamis (3/11) mengatakan, tertundanya pengukuran lahan dengan alasan faktor keamanan, mengingat adanya laporan konsentrasi massa yang diduga warga Muaraenim di lokasi pengukuran batas UPT I Parit yakni sekitar PT. Inderalaya Agro Lestari.

“Atas saran pihak keamanan, tim akhirnya memutuskan menunda pengukuran untuk sementara waktu,” ujarnya.

Sebenarnya pengukuran di UPT I saja yang tertunda, lanjut Herman, sedangkan untuk di UPT II Rambutan berjalan dengan lancar, bahkan patok-patok besi telah dipasang sesuai dengan koordinat merujuk SK bupati Ogan Ilir tentang pencadangan lahan transmigrasi seluas 3675 hektar.

“Saat itu tim dibagi dua, satu tim ke UPT I parit yang ditunda dan tim ke dua mengukur di UPT II Rambutan yang berjalan lancar,”ujarnya

Mengenai kapan pengukuran lanjutan, Herman mengaku tidak tahu karena hal tersebut merupakan kewenangan provinsi dan pihak pemkab sifatnya menunggu. Kepada warga UPT I Parit Desa Tanjung Pule, untuk tetap bersabar dan tidak terpancing berbuat anarkis sambil menunggu penyelesaian proses. “Yang jelas, inikan sudah langkah maju dulu persoalan 15 KK selesai, dan sekarang proses penyelesaian lanjutan,” tuturnya.

Apabila pengukuran dan penentuan kembali titik batas lahan transmigrasi selesai, sambungnya, maka langkah selanjutnya akan dilakukan inventarisir terhadap siapa saja pemilik lahan dalam kawasan tersebut.

“Dari sinilah pemerintah akan mengambil tindakan atau pemecahan masalah terbaik terhadap pihak-pihak luar yang menguasai atau berada dalam lahan cadangan transmigrasi,” paparnya.

Kepala Desa Tanjung Pule Tasripin mengakui adanya kekecewaan warga karena tertundanya pengukuran tersebut. “Saat itu warga sudah sangat antusias menyambut kerja tim provinsi, bahkan siap membantu bila diperlukan,”ungkapnya.

Menyinggung soal konsetrasi massa, menurutnya itu bukan murni warga Muaraenim namun dari pihak yang tidak ingin persoalan ini tuntas. “Kalau warga tetap ingin pengukuran dilanjutkan. Bila perlu kami akan datang lagi ke provinsi untuk meminta proses pengukuran berlanjut,”imbuhnya.

Sedangkan untuk warganya, lanjutnya, Tasripin mengaku sejauh ini tetap kondusif dan berjanji tetap terus akan berjuang dengan jalur resmi untuk menuntuk hak.

Terpisah, Kapolres OI, AKBP Deni Dharmapala melalui Paur Humas Ipda Afrianto didampingi Kasat Reskim AKP Yuskar Efendi dan Kasat Intelkam AKP Agus Selamet membearkan adanya penundaan pengukuran lantaran ada konsentrasi massa.

“Ya, setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada konsentrasi massa sekitar 30 orang di Kecamatan Muara Belinda, Kab Muara Enim dan dilokasi pengukuran yang belum diketahui jumlahnya,” ujarnya.

Guna menghindari bentrokan, lanjutnya, pihak Polres OI berinisiatif untuk menunda sementara waktu proses pengukuran ulang lahan lantaran dikhawatirkan adanya bentrok fisik. “Kami menganalisa dilapangan, jika ini diteruskan akan terjadi bentrokan fisik, lantaran sekitar seratus massa warga transmigran juga suda berkumpul dimana jarak keduannya sekitar 1km,” jelas Agus. (BJ)

Site Launch
Site Launch