Fri04182014

Last update02:46:38 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Sumatera Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim Pilot Project Reformasi Birokrasi

Kabupaten Muara Enim Pilot Project Reformasi Birokrasi

MUARA ENIM, BeritAnda - Sebagai wujud komitmen untuk menuntaskan agenda reformasi birokrasi baik di lingkungan kementerian dan lembaga, termasuk ditataran lingkup pemerintah daerah. Pemerintah pusat telah mencanangkan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Tahun 2013 menjadi titik tolak pelaksanaan reformasi birokrasi. Ada 98 pemerintah daerah yang meliputi 33 provinsi, 30 pemkot dan 35 kabupaten termasuk Kabupaten Muara Enim sebagai satu satunya kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel) yang ditetapkan oleh Kemenpan sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Boediono, di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (28/5/2013) lalu.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, H. Taufik Rahman SH, dalam tahun 2013 ini, Kabupaten Muara Enim telah ditetapkan sebagai pilot project percepatan reformasi birokrasi sesuai dengan surat keputusan Menpan nomor 96 tahun 2013 tentang penetapan pilot project reformasi birokrasi pada pemerintah daerah.

"Penetapan Pemda Muara Enim sebagai pilot project ini bukan secara tiba-tiba, tetapi melalui serangkaian proses panjang yang telah dilakukan sebelumnya. Kementerian Pan-RB secara proaktif telah melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis kepada Pemda," jelas Taufik di ruang kerjanya, Kamis (5/9/2013).

Pemkab Muara Enim sendiri mendapat penilaian dari pusat sebagai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dengan nilai CC dan pelayanan publik dengan nilai B.

Taufik menambahkan, untuk penilaian LAKIP dengan nilai B hanya ada dua daerah se-Indonesia yang berhasil mendapatkannya, yakni Sleman (Yogyakarta) dan Sukabumi (Jawa Barat).

"Penilaian yang dilakukan diantaranya pelayanan publik, tata laksana, mutu SDM, pengelolaan keuangan, kelembagaan dan sebagainya. Target kita penilaian LAKIP untuk Muara Enim kedepan diharapkan mendapat nilai B," imbuhnya.

Pemkab Muara Enim, lanjut Taufik, terkait pelaksanaan reformasi birokrasi secara bertahap melakukan evaluasi.

Evaluasi itu, kata dia, untuk setiap SKPD dilakukan evaluasi bulanan yang dipimpin Sekda dan setiap 3 bulan evaluasi dipimpin langsung Bupati Muara Enim. Sementara untuk bidang pemerintahan dan kesra dipimpin Asisten I, Bidang Perekonomian dan Pembangunan dipimpin Asisten II, dan Bidang Administrasi dan Keuangan dipimpin Asisten III setiap bulannya.

"Penetapan Muara Enim sebagai pilot project percepatan reformasi birokrasi ini intinya adalah kerja keras agar kinerja aparatur menjadi lebih baik melalui peningkatan kualitas pelayanan, efektifitas dan penghematan dalam realisasi anggaran," tegas Taufik.

"Setiap SKPD diharuskan membuat laporan setiap bulan saat evaluasi dilakukan. Rencananya gerakan reformasi birokrasi ini dilaunching saat pelaksanaan HUT Muara Enim akhir tahun 2013 nanti," pungkasnya. (Phardiansah/ Mesak)

Site Launch
Site Launch