Fri04182014

Last update12:59:02 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Nusantara Sumatera Sumatera Selatan Masyarakat Banyuasin Tuntut Amirudin Inoed Mundur Sebagai Bupati Banyuasin

Masyarakat Banyuasin Tuntut Amirudin Inoed Mundur Sebagai Bupati Banyuasin

-Masyarakat minta DPRD Banyuasin usut korupsi PDAM dan cetak sawah-

PANGKALAN BALAI-BANYUASIN, BeritAnda - Menindaklanjuti tuntutan masyarakat agar Bupati Banyuasin Amirudin Inoed yang sudah menjabat sebagai Bupati selama 12 tahun untuk mundur dari jabatanya.

Hal itu terungkap pada pertemuan antara DPRD Banyuasin dengan Forum Masyarakat Banyuasin Menggugat, Selasa (11/6/2013) yang dihadiri Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setyawan Sik dan Kajari Banyuasin Suwito SH.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat yang diwakili beberapa tokoh masyarakat seperti Saharudin, Yudi Herzati, M. Yusuf  Rasyid meminta selain penyelesaian kasus korupsi PDAM dan cetak sawah juga tuntutan mundur Bupati Banyuasin Amirudin Inoed.

Ketua DPRD Banyuasin  Agus Salam mengatakan, dalam rangka menyampaikan aspirasi dengan kondisi yang cukup baik. Kedepan yang menjadi persoalan-persoalan demi kebutuhan masyarakat Banyuasin dapat dipenuhi.

"Agar yang menjadi persoalan dapat dicarikan solusi untuk menentukan keputusan yang tepat. Apalagi keberadaan kami di dewan ini harus bersikap sebagai porsi kami. Karena kami duduk disini karena dipilih rakyat. Apa yang disampaikan hari ini kami sudah mengetahui, dan syukur tetap kondusif," ujarnya.

Terhadap aspirasi masyarakat, lanjutnya, kami akan tindaklanjuti, dan karena lembaga kami lembaga politik, maka kami bekerja sesuai aturan perundang-undangan. "Saya berharap dari semua dewan untuk bersama berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara cermat," katanya seraya menambahkan, ia selaku Ketua DPRD Banyuasin akan tetap profesional.

"Solusinya adalah bertemu dengan wakil rakyat dan ingat dengan komitmen Kapolda untuk menyelidiki kasus korupsi," jelasnya.

Yudi Herzati selaku tokoh masyarakat mengatakan, suara yang kami bawa kesini adalah suara rakyat Banyuasin untuk menuntaskan apa yang menjadi keinginan rakyat Banyuasin yaitu, turunkan Amirudin Inoed dari Bupati Banyuasin serta segel kantornya.

"Rakyat mengancam bila ini tidak selesai akan ada pengadilan rakyat. Saya pertanyakan wakil rakyat mana suaranya untuk membela kami. Kami meminta agar seluruh stakeholder mengetahui apa yang terjadi selama ini. Kami kesini agar wakil rakyat mengetahui masalah ini. Agar ini ada statement dari wakil rakyat," jelasnya.

Perlu dijelaskan, katanya,  kita meminta setelah ada komitmen dari dewan dengan bersedia melaksanakan keinginan rakyat yaitu Amirudin Inoed harus keluar dan ruang tugasnya harus disegel.

"Selama ini, Bupati bertindak tanpa aturan, dan tolong agar ini ditanggapi serius. Kalau soal hukum yang selalu dikedepankan kapan dewan mau berikan statement. Ini sudah memuncak persoalannya," tandasnya.

Sementara Saharudin yang juga selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa tujuan kami kesini adalah kami ingin berupaya semaksimal mungkin meredam gejolak masyarakat. "Perlu diketahui, masyarakat dari Kec. Pulau Rimau, Rambutan, Tanjung Lago dan Kec. Talang Kelapa awalnya akan datang ke Pangkalan Balai tapi sementara kami cegah," ujarnya.

Amirudin, ungkapnya, banyak menyalahi komitmen. Pada tahun 2002 Amirudin takut masuk ke Pangkalan Balai. "Pada waktu itu, kami sempat antar Amir dengan catatan menjalankan komitmen dengan janji memberdayakan SDA dan SDM Banyuasin untuk kemakmuran rakyat," terangnya.

Sedangkan Nacung selaku tokoh pemuda Banyuasin secara tegas mengatakan, kami minta dewan sekarang  juga mengeluarkan statement tertulis kemudian konsultasikan ke Bupati apakah mau dimundurkan atau mundur dengan ikhlas dengan kemauan sendiri melalui pansus. "Silahkan pilih 1 dari 2 alternatif itu," tegasnya.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Banyuasin Heriyadi mengatakan, menindaklanjuti kasus  ini, ini adalah gerakan moral dengan 45 anggota dewan mari kita lepaskan warna (baju partai -red) kita.

"Mohon memberikan pengertian kepada seluruh anggota. Terkait korupsi pada kasus PDAM harus ditandatangani ketua juga," paparnya.

Kapolres Banyuasin AKBP Agus Setyawan Sik saat diminta pendapatnya mengatakan, dirinya tetap berkomitmen di depan anak buah maupun umum. "Soal PDAM sudah ditangani dan akan disidangkan Kamis besok. Untuk cetak sawah dengan saksi 9 Gapoktan. Dan itu sedang kami kerjakan. Mari kita jaga kondusifitas Banyuasin bersama-sama," ajaknya. (Irw)

 

Site Launch
Site Launch